Hindari "Government Shutdown", Biden Tanda Tangani UU Jangka Pendek

Kompas.com - 02/10/2023, 14:37 WIB

Aditya Jaya Iswara

Editor

Lihat Foto

Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang jangka pendek menjadi UU hari Sabtu (30/9/2023) untuk mendanai pemerintah AS hingga pertengahan November dan menghindari penutupan pemerintahan. (X @POTUS via VOA INDONESIA)

Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengacungkan dua jempol usai Senat menyetujui RUU pendanaan pemerintah federal selama 45 hari, Sabtu, 30 September 2023, di Washington DC.

Sumber VOA Indonesia

Penulis: VOA Indonesia

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang pada Sabtu (30/9/2023) untuk mendanai Pemerintah AS hingga pertengahan November dan menghindari penutupan pemerintahan (government shutdown), kurang dari satu jam sebelum dana untuk lembaga-lembaga federal habis.

Presiden AS Joe Biden mengunggah foto dirinya yang sedang menandatangani RUU tersebut di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Sabtu malam.

Dalam pesannya, Biden mendesak Kongres untuk segera bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran penuh untuk tahun fiskal 2024 yang dimulai pada 1 Oktober 2023.

I just signed a law to keep the government open for 47 days. There’s plenty of time to pass Government funding bills for the next fiscal year, and I strongly urge Congress to get to work right away.
The American people expect their government to work.
Let’s make sure it does. pic.twitter.com/ffjwUIPWIt
— President Biden (@POTUS) October 1, 2023

Senat, dalam pertemuan akhir pekan yang jarang terjadi, menyetujui rancangan undang-undang anggaran yang di antaranya berisi 16 miliar dollar AS (Rp 247,9 triliun) bantuan bencana yang diminta oleh Biden, dengan hasil pemungutan suara 88-9 pada Sabtu malam, beberapa jam setelah Dewan Perwakilan Rakyat AS juga meloloskan rancangan undang-undang tersebut.

Pemimpin Fraksi Minoritas (Partai Republik) di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Amerika Serikat dapat menghindari dampak buruk akibat penutupan pemerintahan.

“Mari kita perjelas, alternatif lain dari keputusan kita saat ini, yaitu penutupan pemerintahan yang sepenuhnya dapat dihindari, tidak hanya akan menghentikan kemajuan kita dalam menjalankan prioritas-prioritas penting ini, tetapi justru akan menghambat kemajuan kita."

"Dalam prosesnya, hal ini akan membuat orang-orang yang kita wakili mengalami kesulitan yang tidak perlu,” ujar McConnell.

RUU tersebut tidak mencakup dana untuk membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia.

Para pemimpin Senat menjanjikan pendanaan untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang terpisah pada kemudian hari.

Janji demikian di antaranya disampaikan oleh Chuck Schumer, pemimpin Fraksi Mayoritas (Partai Demokrat) di Senat AS.

AP via VOA INDONESIA Pemimpin Mayoritas Senat AS, Chuck Schumer, mengacungkan dua jempol usai Senat menyetujui RUU pendanaan pemerintah federal selama 45 hari, Sabtu, 30 September 2023, di Washington DC.

“Ini sebuah jembatan CR, solusi sementara, bukan tujuan akhir. Kami tidak akan berhenti memperjuangkan lebih banyak bantuan ekonomi dan keamanan untuk Ukraina."

"Mayoritas di kedua partai mendukung bantuan untuk Ukraina dan berbuat lebih banyak sangat penting bagi keamanan Amerika dan demokrasi di seluruh dunia, tetapi CR ini masih merupakan kabar baik bagi rakyat Amerika,” kata Schumer.

CR, singkatan dari Continuing Resolution atau resolusi berkelanjutan adalah rancangan undang-undang anggaran sementara yang memungkinkan dilanjutkannya operasi pemerintah federal sementara alokasi akhir belum disetujui oleh Kongres (DPR dan Senat) dan Presiden.

Pada Jumat (29/9/2023), penutupan pemerintahan AS tampaknya tidak dapat dihindari, setelah perselisihan Partai Republik selama berhari-hari menghalangi rancangan undang-undang anggaran untuk disetujui oleh DPR.

Halaman Berikutnya