Hindari "Government Shutdown", Biden Tanda Tangani UU Jangka Pendek

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Presiden Joe Biden menandatangani rancangan undang-undang menjadi undang-undang pada Sabtu (30/9/2023) untuk mendanai Pemerintah AS hingga pertengahan November dan menghindari penutupan pemerintahan (government shutdown), kurang dari satu jam sebelum dana untuk lembaga-lembaga federal habis.

Presiden AS Joe Biden mengunggah foto dirinya yang sedang menandatangani RUU tersebut di X, platform media sosial yang sebelumnya dikenal sebagai Twitter, pada Sabtu malam.

Dalam pesannya, Biden mendesak Kongres untuk segera bekerja untuk meloloskan rancangan undang-undang anggaran penuh untuk tahun fiskal 2024 yang dimulai pada 1 Oktober 2023.

Pemimpin Fraksi Minoritas (Partai Republik) di Senat, Mitch McConnell, mengatakan Amerika Serikat dapat menghindari dampak buruk akibat penutupan pemerintahan.

“Mari kita perjelas, alternatif lain dari keputusan kita saat ini, yaitu penutupan pemerintahan yang sepenuhnya dapat dihindari, tidak hanya akan menghentikan kemajuan kita dalam menjalankan prioritas-prioritas penting ini, tetapi justru akan menghambat kemajuan kita."

"Dalam prosesnya, hal ini akan membuat orang-orang yang kita wakili mengalami kesulitan yang tidak perlu,” ujar McConnell.

RUU tersebut tidak mencakup dana untuk membantu Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia.

Para pemimpin Senat menjanjikan pendanaan untuk Ukraina dalam rancangan undang-undang terpisah pada kemudian hari.

Janji demikian di antaranya disampaikan oleh Chuck Schumer, pemimpin Fraksi Mayoritas (Partai Demokrat) di Senat AS.

"Mayoritas di kedua partai mendukung bantuan untuk Ukraina dan berbuat lebih banyak sangat penting bagi keamanan Amerika dan demokrasi di seluruh dunia, tetapi CR ini masih merupakan kabar baik bagi rakyat Amerika,” kata Schumer.

CR, singkatan dari Continuing Resolution atau resolusi berkelanjutan adalah rancangan undang-undang anggaran sementara yang memungkinkan dilanjutkannya operasi pemerintah federal sementara alokasi akhir belum disetujui oleh Kongres (DPR dan Senat) dan Presiden.

Pada Jumat (29/9/2023), penutupan pemerintahan AS tampaknya tidak dapat dihindari, setelah perselisihan Partai Republik selama berhari-hari menghalangi rancangan undang-undang anggaran untuk disetujui oleh DPR.

Setelah berhari-hari penuh gejolak di DPR, Ketua DPR Kevin McCarthy tiba-tiba mengabaikan tuntutan pemotongan belanja besar-besaran dari sayap kanannya dan malah mengandalkan Partai Demokrat untuk meloloskan RUU tersebut, yang berisiko pada posisinya sendiri.

Ancaman penutupan pemerintah federal berakhir pada Sabtu (30/9/2023) malam, beberapa jam sebelum batas waktu tengah malam, ketika Senat meloloskan rancangan undang-undang anggaran sementara untuk memastikan lembaga-lembaga pemerintah federal tetap buka sebelum ditandatangani oleh Presiden Joe Biden.

Paket ini tidak memasukkan bantuan ke Ukraina, yang merupakan prioritas Gedung Putih yang ditentang oleh semakin banyak anggota Kongres dari Partai Republik, namun meningkatkan bantuan bencana federal sebesar 16 miliar dollar AS, memenuhi permintaan penuh Biden.

Undang-undang tersebut mendanai pemerintah hingga 17 November.

Senat AS mengikuti dengan meloloskan RUU yang telah lolos di DPR AS tersebut dan mengirimnya ke meja presiden untuk ditandatangani menjadi undang-undang.

Artikel ini pernah dimuat di VOA Indonesia dengan judul Biden Tandatangani UU Jangka Pendek untuk Hindari Penutupan Pemerintah.