PBB Sebut Korea Utara Terus Kembangkan Nuklir dan Hindari Sanksi

SEOUL, KOMPAS.com - Korea Utara terus mengembangkan senjata nuklir dan memproduksi bahan fisil nuklir pada tahun 2023 dan menghindari sanksi PBB yang bertujuan memutus pendanaan untuk program nuklir dan rudal balistik Pyongyang, menurut laporan PBB yang tidak dipublikasikan yang dilihat oleh Reuters pada hari Kamis (10/8/2023).

"Setelah tingkat pencurian siber yang memecahkan rekor pada tahun 2022, diperkirakan mencapai 1,7 miliar dollar AS, para peretas Korea Utara dilaporkan terus berhasil menargetkan mata uang kripto siber dan pertukaran keuangan lainnya secara global," tulis para pemantau sanksi independen dalam laporannya kepada komite Dewan Keamanan PBB.

Para pemantau, yang melapor kepada dewan dua kali setahun, sebelumnya telah menuduh Korea Utara menggunakan serangan siber untuk membantu mendanai program nuklir dan rudalnya.

Baca juga: Kepala PBB Prihatin dengan Kondisi Presiden Niger: Menyedihkan...

Korea Utara telah membantah tuduhan peretasan atau serangan siber lainnya.

Dilansir dari Reuters, misi Korea Utara untuk PBB di New York tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar atas laporan tersebut.

Sebelumnya pada hari Kamis, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengganti jenderal tertinggi militer dan menyerukan lebih banyak persiapan untuk kemungkinan perang, peningkatan produksi senjata, dan perluasan latihan militer, demikian dilaporkan media pemerintah KCNA.

Korea Utara telah berada di bawah sanksi PBB atas program nuklir dan rudal balistiknya sejak tahun 2006.

Langkah-langkah tersebut telah diperkuat dengan suara bulat selama bertahun-tahun, namun badan yang beranggotakan 15 negara itu kini menemui jalan buntu karena China dan Rusia mendesak agar sanksi-sanksi tersebut dilonggarkan untuk meyakinkan Pyongyang agar kembali ke perundingan denuklirisasi.

Pemantau sanksi PBB mengatakan bahwa para peretas yang bekerja untuk Biro Umum Pengintaian Korea Utara (RGB), badan intelijen asing utamanya, terus menggunakan teknik siber yang semakin canggih untuk mencuri dana dan informasi.

"Perusahaan-perusahaan di sektor mata uang kripto, pertahanan, energi, dan kesehatan menjadi sasaran khususnya," tulis mereka dalam ringkasan eksekutif laporan yang akan diterbitkan dalam beberapa minggu mendatang.

Baca juga: PBB: Bumi Mendidih Setelah Juli Cetak Rekor Bulan Terpanas

"DPRK terus mengakses sistem keuangan internasional dan juga terlibat dalam operasi keuangan gelap," tambahnya.

Para pemantau melaporkan berlanjutnya ekspor batu bara ilegal dan berbagai macam tindakan penghindaran sanksi yang dilakukan oleh kapal-kapal yang mengirimkan produk minyak bumi olahan ke RRDK.

Korea Utara juga mengakuisisi 14 kapal baru yang melanggar sanksi.

"Meskipun perbatasan negara ini sebagian besar masih tertutup, volume perdagangan meningkat, terutama karena dimulainya kembali lalu lintas kereta api. Berbagai macam barang asing dengan cepat muncul kembali," tulis para pemantau, seraya menambahkan bahwa mereka terus menyelidiki impor ilegal barang-barang mewah.

Baca juga: Sekjen PBB: Era Pemanasan Global Telah Tiba

Para pemantau mengatakan bahwa mereka juga sedang menyelidiki dugaan ekspor peralatan komunikasi militer dan amunisi Korea Utara dan kemungkinan kasus penjualan senjata oleh DPRK atau jenis dukungan militer lainnya ke negara-negara anggota.