Junta Myanmar Resmi Tunda Pemilu yang Dijanjikan Setelah Kudeta 2021

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Junta Myanmar secara resmi menunda penyelenggaraan pemilu yang dijanjikan pada Agustus ini setelah kudeta tahun 2021.

Militer sebelumnya telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum pada Agustus 2023 setelah mereka menggulingkan pemerintah terpilih yang dipimpin oleh pemenang Nobel Aung San Suu Kyi.

Mereka menjadikan kekerasan yang sedang berlangsung sebagai alasan untuk menunda pemungutan suara.

Baca juga: 3 Aktivis Mahasiswa Myanmar Tewas dalam Penggerebekan Militer, Lidah Terpotong

Dalam sebuah pertemuan dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (NDSC) yang didukung oleh militer pada Senin (31/7/2023), Pemimpin Junta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, memutuskan untuk memperpanjang keadaan darurat Myanmar selama enam bulan lagi.

"Dalam melaksanakan pemilu, agar pemilu yang bebas dan adil serta dapat memberikan suara tanpa rasa takut, tetap dibutuhkan pengaturan keamanan sehingga masa darurat perlu diperpanjang,” bunyi pernyataan junta Myanmar yang disiarkan di TV pemerintah, dikutip dari Reuters.

Myanmar telah berada dalam kekacauan sejak kudeta dua tahun lalu. Gerakan perlawanan melawan militer di berbagai bidang ditanggapi oleh junta yang berkuasa dengan penumpasan berdarah.

Tindakan itu pun telah menuai kecaman global dan membuat sanksi-sanksi Barat diberlakukan kembali.

Militer mengambil alih kekuasaan setelah mengeluhkan adanya kecurangan dalam pemilihan umum pada November 2020 yang dimenangkan oleh partai Suu Kyi.

Kelompok-kelompok pemantau pemilu padahal tidak menemukan bukti adanya kecurangan massal.

Baca juga: Militer Myanmar Berencana Pindahkan Aung San Suu Kyi Jadi Tahanan Rumah

Penggulingan pemerintahan terpilih Suu Kyi menggagalkan satu dekade reformasi, keterlibatan internasional, dan pertumbuhan ekonomi, serta meninggalkan jejak kehidupan yang kacau di belakangnya.

Menanggapi pengumuman Junta Myanmar soal penundaan pemilu, Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa perpanjangan keadaan darurat akan menjerumuskan negara tersebut lebih dalam ke dalam kekerasan dan ketidakstabilan.

"Kebrutalan rezim yang meluas dan pengabaian terhadap aspirasi demokratis rakyat Myanmar terus memperpanjang krisis," kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller.