Thailand Usul Junta Myanmar Terlibat di Forum ASEAN, Indonesia-Singapura Menolak

BANGKOK, KOMPAS.com - Pemerintah sementara Thailand mengusulkan agar negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) kembali bertemu dan mengajak bicara junta militer Myanmar.

Terkait usulan ini, Thailand dilaporkan telah mengundang para menteri luar negeri ASEAN untuk bertemu secara informal pada Minggu (18/6/2023), guna membicarakan upaya penyelesaian krisis Myanmar yang macet.

Usulan Thailand tersebut tertuang dalam surat tertanggal 14 Juni 2023, seperti dilihat Kantor berita Reuters pada Jumat (16/6/2023). Tiga sumber yang dihubungi Reuters mengetahui adanya undangan pertemuan informal itu.

Dalam KTT bulan lalu, para pemimpin negara-negara ASEAN telah menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar.

Kekerasan itu dimulai setelah militer menggulingkan pemerintah sipil terpilih peraih Nobel Aung San Suu Kyi dalam kudeta pada 2021.

Dua sumber yang mengetahui tentang rencana pertemuan informal pada hari Minggu ini mengatakan kepada Reuters, bahwa menteri luar negeri yang ditunjuk junta Myanmar turut diundang.

Namun, Reuters melaporkan, juru bicara militer Myanmar tidak menanggapi panggilan telepon pada Jumat malam.

Indonesia menolak

Reuters menulis, berdasarkan keterangan dari tiga sumber yang diwawancari, Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun ini menolak untuk menghadiri pertemuan yang diusulkan oleh Thailand.

Kementerian Luar Negeri mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya belum mendengar tentang undangan tersebut.

Singapura juga memutuskan hal serupa.

"Karena tidak ada perbaikan dalam situasi di Myanmar, akan terlalu dini untuk terlibat kembali dengan junta (Myanmar) di tingkat puncak atau bahkan di setingkat menteri luar negeri," kata Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan, saat ditanya tentang usulan Thailand dalam kunjungan ke Washington.

Kementerian luar negeri di Thailand juga disebut menolak berkomentar.

Thailand diperkirakan akan memiliki pemerintahan baru pada Agustus setelah pemilu bulan lalu di mana koalisi pro-militer yang berkuasa dikalahkan oleh partai-partai progresif dan populis.

ASEAN melarang junta Myanmar menghadiri sejumlah pertemuan tingkat tinggi karena kegagalannya untuk menghormati perjanjian 2021, yang dikenal sebagai "konsensus 5 poin”.

Konsensus tersebut mencakup seruan untuk penghentian permusuhan, digelarnya dialog antara semua pihak, dan pemberian akses kemanusiaan secara penuh.