Burkina Faso dan Mali: Intervensi Militer ke Niger Akan Jadi Deklarasi Perang Lawan Kami Juga

OUAGADOUGOU, KOMPAS.com - Burkina Faso dan Mali mengeluarkan pernyataan bersama yang tampak mendukung kudeta Niger pada Senin (31/7/2023).

Kedua negara itu memperingatkan, intervensi militer apa pun di Niger untuk memulihkan Presiden Mohamed Bazoum yang digulingkan akan dianggap sebagai deklarasi perang melawan mereka. 

Pemerintah Burkina Faso dan Mali mengeluarkan komentar tersebut setelah para pemimpin Afrika Barat mengancam akan menggunakan kekuatan untuk mengembalikan Bazoum dan menjatuhkan sanksi keuangan kepada para pengacau.

Baca juga: Presiden Niger Muncul untuk Kali Pertama Sejak Kudeta Pekan Lalu

"Intervensi militer apa pun terhadap Niger sama saja dengan deklarasi perang terhadap Burkina Faso dan Mali," ungkap kedua negara tetangga Niger tersebut, dikutip dari AFP.

Pemerintah Burkina Faso dan Mali merupakan hasil kudeta militer yang terjadi baru-baru ini.

Kedua negara mengatakan, konsekuensi bencana dari intervensi militer di Niger dapat mengacaukan seluruh wilayah.

Keduanya juga mengatakan bahwa mereka menolak untuk menerapkan terhadap rakyat dan pihak berwenang Niger yang kini dikuasai militer. Mereka menyebut sanksi itu sebagai ilegal, tidak sah, dan tidak manusiawi.

Kepala pasukan pengawal Presiden Niger, Jenderal Abdourahamane Tchiani, telah menyatakan dirinya sebagai pemimpin baru Niger.

Tetapi, klaimnya telah dijauhi oleh dunia internasional dan blok Afrika Barat, ECOWAS.

ECOWAS telah memberinya waktu satu minggu untuk mengembalikan kekuasaan.

Niger adalah negara Sahel ketiga dalam waktu kurang dari tiga tahun, setelah Mali dan Burkina Faso, yang diguncang kudeta militer.

Baca juga: Setelah Presiden, Junta Militer Niger Giliran Tangkap Para Menteri

Dalam sebuah pernyataan terpisah, Guinea, yang pemerintahannya juga merupakan hasil kudeta, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap sanksi yang direkomendasikan oleh ECOWAS, termasuk intervensi militer.

Guinea mengatakan telah memutuskan untuk tidak menerapkan sanksi-sanksi ini.

"Itu tidak sah dan tidak manusiawi," kata mereka.

Guinea pun mendesak ECOWAS untuk mempertimbangkan kembali posisinya.