Sekjen PBB Serukan Tindakan Atasi Disinformasi dan Kebencian di Era AI

BRUSSEL, KOMPAS.com - Penyebaran ujaran kebencian dan kebohongan pada platform digital disertai ancaman bahwa kecerdasan buatan dapat menjadi monster yang tidak terkendali menuntut tindakan global yang terkoordinasi.

Ini, menurut PBB, bisa dimulai dengan kode etik bagi pemerintah, perusahaan teknologi, dan pengiklan yang mempromosikan kebenaran dan melindungi hak asasi manusia.

Sekretaris Jenderal Antonio Guterres dengan tegas menyampaikan hal itu, sembari berencana menunjuk dewan penasihat ilmiah dalam beberapa hari dan dewan penasihat kecerdasan buatan pada bulan September untuk mempersiapkan inisiatif yang dapat diambil oleh PBB.

Baca juga: Di IISS Shangri-La Dialogue, Menhan Prabowo Usul Referendum PBB untuk Perdamaian Ukraina

Dilansir dari Reuters, dia mengaku akan bereaksi dengan baik terhadap badan baru PBB di bidang kecerdasan buatan dan menyarankannya punya model seperti Badan Energi Atom Internasional, yang berbasis pengetahuan dan memiliki beberapa kekuatan pengaturan.

Guterres mengatakan pada konferensi pers bahwa dia berencana untuk berkonsultasi secara luas tentang prinsip-prinsip Kode Etik PBB untuk Integritas Informasi pada Platform Digital yang baru saja dirilis, yang akan dia terbitkan sebelum KTT Masa Depan PBB tahun depan.

Dia menyatakan harapan bahwa kode tersebut akan didukung secara luas. Ketika ditanya apakah pemerintah dan perusahaan teknologi bersedia mengambil langkah-langkah untuk membuat ruang digital lebih aman, dia menjawab: "Itulah pertanyaan yang saya tanyakan pada diri saya sendiri."

“Kami berurusan dengan bisnis yang menghasilkan keuntungan besar, dan kami juga berurusan dalam beberapa situasi dengan pemerintah yang tidak sepenuhnya menghormati hak asasi manusia, jadi ini adalah pertempuran yang terus-menerus," katanya.

Guterres mengatakan ada banyak prakarsa yang sedang berlangsung, termasuk undang-undang dan kode etik di Uni Eropa untuk 27 negara anggotanya dan KTT Inggris tentang keamanan AI di musim gugur.

Baca juga: PBB Prihatin Kurangnya Perempuan di Pucuk Pemerintahan China

Pemerintah lain juga sedang mencari bentuk regulasi.

Namun menurutnya ada pandangan bahwa regulasi itu tidak mudah karena segala sesuatunya bergerak sangat cepat, sehingga diperlukan pendekatan global.

Guterres mengatakan masalah utamanya adalah model bisnis perusahaan teknologi memprioritaskan keterlibatan di atas privasi, kebenaran, dan hak asasi manusia.

Baca juga: PBB Ungkap Fakta Tentara Wagner Rusia Bantai 500 Orang di Mali

Dia mengatakan perusahaan teknologi perlu memahami bahwa keuntungan besar tidak dapat diciptakan dengan mengorbankan model keterlibatan yang dilakukan sebelum pertimbangan lainnya.