Deklarasi Jalan Tengah

KONFERENSI Tingkat Tinggi (KTT) ke-17 G20 di Bali yang berlangsung dua hari, 15-16 November 2022, berakhir sudah. Para pemimpin negara anggota G20, berhasil secara konsensus menyepakati deklarasi akhir, Bali Leaders’ Declaration. Semua puas. Aspirasi terakomodasi.

Kita katakan secara konsensus, sebab Bali Leaders Declaration dicapai lewat pergulatan panjang untuk mengkompromikan pandangan dan pendapat terutama menyangkut "perang Ukraina." Presiden Jokowi pun mengakui, sikap anggota G20 terhadap perang di Ukraina merupakan paragraf yang "paling diperdebatkan".

Katanya, "Sampai tengah malam kemarin kami membahas hal itu. Diskusi sangat alot tapi akhirnya para pemimpin menyepakati isi deklarasi yang mengutuk perang di Ukraina karena telah melanggar perbatasan, keutuhan kawasan."

Baca juga: Jokowi: G20 Forum Ekonomi, Jangan Ditarik-tarik ke Politik

"Kami sepakat bahwa perang berdampak negatif terhadap ekonomi global, dan pemulihan ekonomi global juga tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian," kata Jokowi.

Kata Menlu Retno Marsudi (Antara), proses menuju kesepakatan atas deklarasi tersebut sangat panjang. Bahkan, dilakukan melalui beberapa putaran negosiasi.

Cerminan ketegangan

Pernyataan Presiden Jokowi dan Menlu Retno tersebut menegaskan bahwa para anggota G20 berbeda pandangan mengenai perang Ukraina. Tetapi, mereka bersatu pandangan bahwa perang berdampak negatif terhadap keamanan pangan dan energi yang dirasakan seluruh dunia; bahwa perang menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global.

Meskipun demikian, para pemimpin tidak serta-merta bersepakat ramai-ramai mengutuk (condemn) tindakan Rusia di Ukraina itu. Tidak pula segera bersepakat bulat memasukkan kata "mengutuk" di dalam deklarasi akhir. Tidak!

AS dan sekutu-sekutu Baratnya, termasuk Australia, jelas menginginkan hal itu. Tetapi, ada China, India, Brasil, dan Saudi Arabia, misalnya yang menginginkan digunakannya "istilah" lain. Ada pandangan bahwa condemnation akan memprovokasi sikap keras kepala dan karena itu sangat mengurangi kesempatan untuk keterlibatan yang konstruktif.

China adalah salah satu negara yang, sejak pecah perang pada Februari lalu, mengambil sikap "abu-abu." Ketika dunia ramai-ramai mengecam aksi militer Rusia, China tidak mengkritik Rusia secara terbuka atau mendukung Moskow secara terbuka.

Sikap dan posisi India pun sudah terlihat sejak saat voting terhadap rancangan draf resolusi PBB yang menyerukan Rusia mengakhiri invasi militernya, beberapa waktu lalu. Ketika itu, India berada di tengah-tengah antara "tarikan" Barat dan Rusia.

Barat ingin India meng- condemn invasi militer Rusia ke Ukraina. Sebaliknya, Rusia berharap India netral. Maka akhirnya, India memilih abstain dalam dua kali voting draf resolusi, Maret lalu.

Baca juga: Deklarasi KTT G20, Apakah Akan Berdampak Signifikan pada Konflik Rusia-Ukraina?

Pergulatan panjang itulah yang akhirnya diselesaikan dengan konsensus. Maka dalam Bali Leaders' Declaration ditulis, sebagian besar anggota mengutuk keras perang di Ukraina dan menekankan bahwa hal itu (perang) menyebabkan penderitaan manusia yang luar biasa dan memperburuk kerentanan yang ada dalam ekonomi global.

Dalam deklarasi juga disebut, negara-negara anggota G20 menegaskan kembali posisi mereka yang "menyesalkan dengan sangat keras agresi oleh Federasi Rusia terhadap Ukraina dan menuntut penarikan penuh dan tanpa syarat dari wilayah Ukraina."

Semangat konsensus

Yang menarik dari Bali Leaders' Declaration ini adalah diakuinya "ada pandangan lain dan penilaian situasi yang berbeda," terhadap perang Ukraina dan pilihan sikap yang akan harus dijatuhkan terhadap Rusia.

Pandangan lain ini - tidak setuju digunakannya kata condemn dalam deklarasi akhir -mendorong jalur diplomasi dalam penyelesaian konflik. "Penggunaan atau ancaman penggunaan senjata nuklir tidak dapat diterima. Penyelesaian konflik secara damai, upaya penanganan krisis, serta diplomasi dan dialog, sangat penting. Zaman sekarang bukanlah era perang.”