50 Tahun Merawat Ingatan Darurat Militer di Filipina

MANILA, KOMPAS.com - 21 September 2022 menandai 50 tahun pemberlakuan darurat militer oleh eks-diktatur Filipina, Ferdinand Marcos. Peringatan tahun ini dibayangi upaya putranya, Marcos Jr menghapus sejarah kekejaman sang ayah.

Bagi bekas tahanan politik, aktivis atau tokoh oposisi, peringatan tahun ini digelar dalam kesenduan. "Menonton berita yang menyebut seorang putra diktatur sebagai presiden membuat saya jijik,” kata Bonifacio Illagan yang pernah disiksa selama dua tahun di penjara karena memrotes rezim Marcos.

Bekas aktivis mahasiswa pada dekade 1970-an itu masih mengingat jelas bagaimana aparat keamanan menggeledah kantor harian bawah tanah yang dia ikut dirikan. Putrinya, Rizalina, menghilang setelah ditahan. Hingga kini namanya masih terukir di Monumen Pahlawan di Manila bersama 300 nama lain.

Baca juga: Perang Melawan Narkoba di Filipina Tak Akan Berhenti, tapi Caranya Berbeda

Illagan menggambarkan kemenangan Ferdinand "Bongbong” Marcos Jr pada pemilu Mei silam sebagai sebuah mimpi buruk. Kini, dia khawatir ingatan terhadap pengorbanan generasi revolusi akan menyurut seiring kekuasaan Bongbong Marcos.

"Kami tetap bertekad mencari kebenaran dan keadilan. Saya menghabiskan lebih dari separuh hidup untuk pergulatan ini. Saya kira saya tahu apa konsekuensinya,” kata Illagan yang kini aktif di organisasi Kampanye Melawan Kembalinya Dinasti Marcos dan Darurat Militer (CARMMA). "Sejarah dan kesadaran masih menjadi arena pelawanan.”

Menurut Amnesty International, selama dua dekade darurat militer di bawah Marcos, sekitar 70.000 warga didakwa subversi, lebih dari 34.000 mengaku disiksa, dan lebih dari 3.000 tewas dalam pembunuhan tanpa pengadilan.

Baca juga: Puing Roket China Jatuh di Filipina, tapi Belum Ada Penampakannya

Bukan sekadar sejarah

Kembalinya dinasti Marcos ke Istana Malacanang dimungkinkan pemilih muda yang berjumlah 65 juta orang. Sebagian besar lahir setelah Revolusi Rakyat 1986 dan tidak pernah mengalami kehidupan di bawah darurat militer.

Sebabnya menjadi angin segar ketika pada 18 September lalu, sayap pemuda Partai Aksi Rakyat Akbayan, mengadakan tur sejarah untuk mengingat situasi kelam di bawah rezim Marcos. Mereka juga membahas harta korupsi Marcos yang ditaksir masih berjumlah sebesar 2 miliar dollar AS atau sekitar Rp 30 triliun.

"Kegiatan seperti ini menjadi lebih penting sekarang,” kata Ketua Pemuda Akbayan RJ Naguit kepada DW. "Sejarah bukan lagi sekedar pelajaran, tetapi berdampak nyata bagi kehidupan warga Filipina.”

Pria berusia 27 tahun itu menolak asumsi bahwa kaum muda buta sejarah dan sebabnya bertanggungjawab atas kembalinya keluarga Marcos.

Baca juga: Kisah 3 Bom Nuklir AS yang Hilang dan Belum Ditemukan, Salah Satunya di Filipina

Krisis lahirkan perlawanan

Namun bagi Isnahiyah Tomawis (27) darurat militer di Filipina merupakan bagian sejarah yang masih kabur. Penduduk Pulau Mindanao itu mengaku selama ini mendapat informasi dari tetua desa.

"(Kekejian) yang diingat para tetua tentang darurat militer tidak sama dengan apa yang saya baca di buku sejarah,” katanya. "Orang berusaha mengubur masa lalu agar bisa melangkah ke depan, kata nenek saya. Ini adalah alasan kenapa sampai sekarang darurat militer masih menjadi hal netral bagi saya,” imbuhnya.

Baca juga: Indonesia Jadi Negara Pertama yang Akan Dikunjungi Marcos Jr Sebagai Presiden Filipina

Intervensi pemerintah untuk menutup sejarah kelam rejim Marcos juga diakui Melanie Joy Feranil, juru bicara Asosiasi Editor Kampus Filipina (CEGP). Menurutnya, wartawan mahasiswa juga tidak dikecualikan dari represi negara dan sering dilabeli teroris atau pendukung teror.

Juni silam, enam anggota CEGP dan sembilan wartawan mahasiswa ditahan karena meliput. Sementara wartawan lain mengalami luka-luka akibat agresi polisi antihuru-hara.

"Krisis melahirkan perlawanan. Kaum muda, terutama pers mahasiswa akan sangat aktif menggalang perlawanan,” kata Feranil, mahasiswi berusia 22 tahun.

Baca juga: Batas-batas Negara Filipina, Negara Kepulauan Terbesar Kedua di Dunia