Kelebihan Pasokan Listrik PLN Sebabkan Stagnasi Transisi Energi di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia memerlukan investasi tambahan 8 miliar dollar AS per tahun untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) jika ingin mencapai target net zero emission Indonesia pada 2060 yang ambisius, menurut International Energy Agency.

Ironisnya perkembangan investasi EBT nasional relatif stagnan dalam lima tahun terakhir, dengan suntikan dana pengembangan yang tak sampai 2 miliar dollar AS per tahun.

Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol pun menilai target ambisius roadmap energi hijau Indonesia akan sulit tercapai tanpa reformasi kebijakan yang serius dan dukungan internasional.

Baca juga: Krisis Energi Mulai Berdampak Pada Bisnis Roti di Jerman

“Untuk mencapai target net zero dan mendapat semua benefit ini, diperlukan tambahan 8 miliar dollar AS (investasi) setiap tahun diperlukan. Oleh karena itu selain upaya internal, kolaborasi internasional sangat penting,” ujarnya dalam acara “Press Conference on Reporting Launching: An Energy Sector Roadmap to Net Zero Emission in Indonesia” sebagai rangkaian agenda G20 pada Jumat (2/9/2022) di Bali.

Lebih lanjut, dia memperingatkan tanpa melakukan transisi energi yang lebih hijau, Indonesia juga akan sulit mencapai target ekonomi lainnya, yakni menjadi negara maju pada 2045.

Adapun hingga akhir tahun ini, proporsi EBT dalam bauran energi Indonesia diperkirakan akan turun menjadi 12,7 persen.

Meski kapasitasnya terus bertambah, komposisi energi hijau dalam energi campuran nasional lima tahun terakhir cenderung statis hanya mendapat “jatah” 12-14 persen.

Padahal pemerintah hanya memiliki waktu tiga tahun lagi untuk mengejar target 23 persen energi hijau nasional sesuai komitmen Paris Agreement, yang juga disepakati dalam RUPTL PLN 2021-2030.

KEMENTERIAN ESDM Perkembangan dan target energi mix (bauran energi) Indonesia tahun 2015-2021.

Baca juga: Debat Politik Energi, Kanselir Jerman Olaf Scholz Emosi di Parlemen

Oversupply dengan energi batu bara

Direktur Jenderal Kelistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana dalam laporan kinerjanya awal tahun ini menerangkan bahwa penurunan proporsi EBT terjadi karena masuknya tambahan daya dari PLTU baru bagian proyek 35 Gigawatt (GW), yang kontraknya dengan IPP bersifat “take or pay” (TOP).

“Kapasitasnya (EBT) naik terus, tetapi energi mixnya turun karena banyak PLTU yang harus dioperasikan. Beberapa datang dari IPP beberapa diantaranya TOP (contract take or pay), listriknya harus dibeli jadi PLN harus menghidupkan PLTU-PLTU tersebut, yang pada ujungnya akan mendesak dari (proporsi) EBT itu sendiri. Ini tantangan memang,” ujar dia pada dalam laporan Kinerja Ditjen Kelistrikan Kementerian ESDM awal tahun ini.

Menurut laporan kementerian ESDM sampai akhir 2022 tambahan pasokan dari proyek 35 GW, yang progresnya diharap mencapai 65,8 persen, akan meningkatkan dominasi energi batubara dalam bauran energi nasional hingga 68,7 persen.

Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo pada Februari lalu mengatakan tambahan pasokan dari proyek strategis nasional itu akhir tahun ini sudah membuat Pulau Jawa kelebihan 5 GW.

Pasalnya pasokan listrik bertambah sekitar enam gigawatt (GW), sedangkan penambahan permintaan atau demand hanya sekitar 800 megawatt (MW).

KOMPAS.com/PLN Tren kelebihan daya PLN (Daya mampu - beban pucak) tahun 2015-2022, menurut Statistik PLN dan Laporan Kinerja PLN.

PLN dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com mencatat bahawa hingga Juli 2022, sistem Jawa Madura dan Bali memiliki daya mampu sebesar 38.652 MW dengan beban puncak sebesar 28.552 MW, atau terdapat kelebihan daya mencapai 10.100 MW.

Peringatan masalah oversupply dari energi batubara ini sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh Kementerian ESDM, yang juga ditindaklanjuti dalam perubahan RUPTL yang dinilai lebih “lebih hijau” karena menargetkan 51,6 persen EBT dalam bauran energi Indonesia pada 2030.

“Dampak Covid-19 berpengaruh pada pertumbuhan perekonomian yang juga berdampak pada pertumbuhan (konsumsi) listrik. Ini menyebabkan beberapa sistem besar seperti sistem kelistrikan jawa-bali dan sistem sumatera berpotensi oversupply,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Arifin Tasrif dalam webinar desiminasi RUPTL PLN 2021 sd 2030 akhir tahun lalu.

Oleh karena itu, untuk membuka ruang yang cukup besar untuk energi terbarukan dalam rencana kelistrikan, pemerintah dan PLN sebagai badan usaha akan menghentikan pembangunan PLTU yang baru, kecuali yang saat ini sudah komited dan dalam tahap konstruksi.

Pemerintah melalui Kementerian ESDM juga mendorong pembangunan PLTS lebih besar dibanding RUPTL sebelumnya, mengingat harga pembangunannya yang semakin murah dan lebih cepat untuk pencapaian target 23 persen bauran ebt pada 2025.

Baca juga: Dampak Krisis Energi Eropa, Puluhan Kolam Renang di Perancis Terpaksa Ditutup

Pencapaian target bauran EBT juga akan tetap dipenuhi dengan co-firing PLTU dengan biomassa, dengan tetap memperhatikan lingkungan untuk ketersedian feedstock.