Menlu AS Kritik ASEAN karena Kurang Tegas Tanggapi Masalah Myanmar

BANGKOK, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (Menlu AS) Antony Blinken mengkritik negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) karena kurang tegas menekan pemerintah militer Myanmar, untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi.

Keprihatinan itu disampaikan Blinken ketika AS bergerak memperkuat hubungan dengan Thailand, sekutu regional utamanya di ASEAN, sebagai bagian dari upaya untuk melawan pengaruh China di seluruh Indo-Pasifik.

Baca juga: Kudeta Militer Myanmar: Siapa yang Memenangkan Perang Saudara?

“Kita memiliki kewajiban kepada rakyat Burma untuk meminta pertanggungjawaban rezim. Dukungan regional untuk kepatuhan rezim terhadap rencana lima poin yang dikembangkan oleh ASEAN juga penting. Itu belum terjadi,” kata Blinken, berbicara pada konferensi pers di Bangkok pada Minggu (10/7/2022) sebagaimana dilansir AP.

Blinken menyesali kurangnya kemajuan di Myanmar, yang juga dikenal sebagai Burma, dan menyorot penindasan di Myanmar berlanjut hampir 18 bulan setelah pengambilalihan militer.

Dia pun mengaku kecewa karena negara tetangga Myanmar tidak memberikan tekanan untuk mengakhirinya.

“Kita tidak melihat gerakan positif. Sebaliknya, kami terus melihat penindasan terhadap rakyat Burma yang terus melihat kekerasan yang dilakukan oleh rezim," tambahnya.

Baca juga: Krisis Myanmar Berlarut-larut, Keanggotannya di ASEAN Perlu Ditangguhkan?

Dia mengecam para pemimpin militer Myanmar karena memenjarakan atau memaksa hampir seluruh oposisi untuk melarikan diri, dan karena memperburuk situasi kemanusiaan yang suram dengan tidak memberikan bantuan dan pasokan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi.

Blinken kemudian membidik rancangan ASEAN, yang telah berusaha meyakinkan militer untuk menerapkan rencana lima poin yang sebelumnya diteken di Jakarta, untuk mengembalikan negara itu ke jalur demokrasi.

“Semua negara harus terus berbicara dengan jelas tentang apa yang dilakukan rezim dalam penindasan dan kebrutalan yang sedang berlangsung,” katanya.

Anggota ASEAN menurutnya “perlu meminta pertanggungjawaban rezim untuk itu, terus menuntut penghentian kekerasan segera, pembebasan tahanan politik dan pemulihan jalur demokrasi Burma.”

Baca juga: Menlu China ke Myanmar Pertama Kali Sejak Kudeta Militer, Pelopori “Forum Delta Mekong”

Baru pekan lalu, Myanmar menjadi tuan rumah pertemuan pejabat regional dengan China dan negara-negara Delta Mekong.

Pertemuan itu menurut oposisi junta Myanmar secara langsung bertentangan dengan rencana perdamaian ASEAN, menyusul penggulingan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Penggulingan Suu Kyi pada Februari 2021 awalnya memicu protes damai yang meluas. Tapi kemudian ditanggapi dengan keras oleh junta militer Myanmar dan berkembang menjadi perlawanan bersenjata.

Negara itu pun kini telah tergelincir ke dalam apa yang oleh beberapa pakar PBB cirikan sebagai perang saudara.