Rakyat Myanmar Ingin Pasukan Perdamaian PBB Segera Diturunkan

JENEWA, KOMPAS.com - Rakyat Myanmar memiliki harapan besar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan komunitas internasional setelah kudeta 1 Februari.

Banyak dari mereka yang menyerukan sanksi dan beberapa mendesak PBB untuk mengirim pasukan penjaga perdamaian PBB untuk menghentikan pembantaian oleh militer Myanmar.

Hal itu disampaikan dalam video briefing kepada wartawan PBB dari kota terbesar Myanmar Yangon, oleh Pejabat Koordinator Kemanusiaan dan Residen Andrew Kirkwood.

Disebutkan pula bahwa Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan pejabat PBB lainnya sangat konsisten tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan Myanmar. Yaitu adanya “tindakan kolektif negara anggota di Dewan Keamanan.”

"Tanggapan internasional yang tegas dan terpadu sangat dibutuhkan" untuk menghentikan kekerasan oleh pasukan keamanan dan mengembalikan Myanmar ke jalur demokrasi, kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kembali menggemakan pesan Guterres pada Jumat (19/3/2021) melansir AP.

"Banyak orang terlihat membawa plakat bertuliskan: Harus berapa banyak lagi mayat? Orang-orang benar-benar mencari tindakan internasional bersama dalam hal sanksi. Terus terang, beberapa orang di sini ingin melihat penjaga perdamaian," ujar Kirkwood.

Baca juga: Ratusan Dokter dan Perawat Ikut Demo Myanmar, Turun ke Jalan sejak Subuh

Menurutnya, masyarakat Myanmar berharap besar pada PBB dengan seluruh komunitas internasional.

“Kami melakukan semua yang kami bisa dalam situasi saat ini, dan masih ada rasa frustrasi di antara orang-orang karena komunitas internasional belum berbuat lebih banyak hingga saat ini,” tambahnya.

Kudeta Myanmar telah membalikan kemajuan proses demokrasi yang berjalan lambat di negara yang sudah setengah abad berada di bawah kekuasaan junta militer tersebut.

Dalam periode itu, pemerintahan militer yang ketat memberlakukan isolasi dan mendapat sanksi internasional.

Saat para jenderal melonggarkan cengkraman mereka, yang berpuncak pada kebangkitan Aung San Suu Kyi setelah pemilu 2015, komunitas internasional menanggapi dengan mencabut sebagian besar sanksi dan mengalirkan investasi ke negara itu.

Dewan Keamanan PBB menyatakan mengutuk keras kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan menyerukan "pengekangan sepenuhnya" oleh militer.

Kelompok itu juga menekankan perlunya menegakkan "lembaga dan proses demokrasi." Para pemimpin pemerintah yang ditahan termasuk Suu Kyi dan Presiden Win Myint juga diminta segera dibebaskan.

Tapi pernyataan tersebut lebih lemah daripada draf awal yang diedarkan oleh Inggris.

Dewan Keamanan PBB awalnya diharapkan bisa mengutuk kudeta dan mengancam "tindakan yang mungkin dilakukan di bawah Piagam PBB." Bahasa PBB untuk sanksi "jika situasinya semakin memburuk."

Baca juga: Ini Cerita Ketakutan dan Pengorbanan Para Pejuang Anti-kudeta Myanmar