Masyarakat Inggris Turun di Jalan untuk Protes Anti-lockdown Covid-19

LONDON, KOMPAS.com - Demonstrasi anti-lockdown sedang berlangsung di pusat kota London, ketika anggota parlemen mendesak pemerintah mengubah UU untuk memungkinkan protes damai.

Ratusan orang berbaris dari Hyde Park ke Westminster, dengan beberapa ditahan oleh polisi, seperti yang dilansir dari BBC pada Sabtu (20/3/2021).

Sebelumnya, lebih dari 60 anggota parlemen dan rekan-rekannya menulis kepada sekretaris dalam negeri menyerukan agar undang-undang diubah.

Baca juga: Terancam Gelombang Ketiga Covid-19, Perancis dan Polandia Kembali Lockdown

Kantor Dalam Negeri mengatakan masih ilegal bagi orang-orang untuk menghadiri protes di bawah aturan virus corona saat ini.

Polisi Metropolitan memperingatkan "operasi kepolisian yang signifikan" sepanjang Sabtu (20/3/2021), dengan penegakan hukum termasuk pemberitahuan hukuman tetap dan penangkapan.

Koresponden BBC melaporkan dari protes anti-lockdown, mengatakan bahwa suasana "bersemangat" dan sejumlah orang tampak marah tentang pembatasan protes damai.

Baca juga: Covid-19: 16 Daerah di Perancis Berlakukan Lockdown selama Sebulan

Protes anti-lockdown terjadi setelah kematian Sarah Everard di London selatan pada pekan lalu, yang diduga dibunuh oleh polisi.

Aksi solidaritas dengan ratusan massa digelar, yang mengakibatkan penangkapan, karena polisi memberlakukan UU Covid-19 dan ketertiban umum.

"Pembatasan Covid-19 yang asli memiliki pengecualian untuk protes damai karena diakui bahwa protes damai adalah hak asasi manusia, kebebasan dasar," kata Pemimpin Demokrat Liberal Sir Ed Davey.

Baca juga: “Transformer dan T-Rex”, Sambut Siswa Kembali Masuk Sekolah Setelah Lockdown

Ed Davey mengatakan bahwa demokrat liberal sangat keberatan ketika pembatasan Covid-19 baru pada November berusaha membatasi protes damai," tambahnya. 

"Memang, pengadilan telah menjelaskan bahwa undang-undang hak asasi manusia masih melindungi hak untuk melakukan protes damai dan kami membutuhkan pemerintah untuk mengklarifikasi undang-undang tersebut," tuntutnya. 

Surat kepada Menteri Dalam Negeri Priti Patel, yang diorganisir oleh kelompok kampanye Liberty dan Big Brother Watch, mendesaknya untuk mengeluarkan arahan kepada pasukan polisi tentang "memfasilitasi" protes.

Baca juga: Tahun Lalu Sempat Lockdown, Italia Bersiap Tutup Toko dan Restoran Lagi