Setahun Kudeta Politik Muhyiddin Yassin, Krisis Politik Malaysia Masih Berlanjut

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com – Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin akan genap setahun berkuasa 1 Maret besok.

Tentunya ingatan dunia terutama rakyat Malaysia masih segar bagaimana Muhyiddin secara mengejutkan ditunjuk menjadi orang nomor satu negeri “Jiran” oleh Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah.

Muhyiddin yang menjabat Menteri Dalam Negeri awalnya tidak diperhitungkan sama sekali berhasil menyingkirkan pendahulunya Mahathir Mohamad dan Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim yang sudah menunggu 22 tahun untuk memimpin Malaysia.

Kudeta yang kerap disebut Langkah Sheraton itu dimulai dengan keluarnya partai Bersatu pimpinan Muhyiddin dan belasan parlementarian PKR dipimpin Azmin Ali menggulingkan koalisi Pakatan Harapan pimpinan Mahathir yang berkuasa setelah kemenangan mengejutkan pada pemilihan umum (pemilu) 9 Mei 2018.

Selama 22 bulan berkuasa, Pakatan dilanda konflik internal terutama menyangkut suksesi kekuasaan dari Mahathir ke Anwar yang telah dijanjikan oleh politisi senior berusia 95 tahun itu.

Mahathir enggan menyerahkan kekuasaan ke musuh politik bebuyutannya itu. Disfungsi Pakatan diperparah oleh ketegangan antara Bersatu dan Partai Aksi Demokratik (DAP) yang didominasi oleh etnis Tionghoa Malaysia.

DAP yang ketika itu memegang posisi krusial Menteri Keuangan kerap disebut menyandera Mahathir dan membahayakan keistimewaan hak-hak suku Melayu.

Adapun komponen partai penyokong Pakatan Harapan setelah keluarnya Bersatu adalah PKR, DAP, dan Partai Amanah.

Baca juga: Raja Malaysia Izinkan Parlemen Bersidang, Pukulan Telak bagi PM Muhyiddin Yassin

Teka-teki mayoritas Muhyiddin

Pemerintahan Muhyiddin yang diberi nama Perikatan Nasional sangat tidak stabil karena terus dirongrong pertanyaan mengenai mayoritas parlemen yang dipegang di Dewan Rakyat.

Koalisi Perikatan Nasional terdiri dari Bersatu, Partai Islam se-Malaysia (PAS), dan partai regional Solidaritas Tanah Air (STAR) dari Sabah.

Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) yang memiliki hubungan panas-dingin dengan Bersatu menolak bergabung dengan Perikatan namun memberikan dukungan parlementer kepada koalisi Muhyiddin.

Pakatan Harapan dipimpin Anwar sebagai Pemimpin Oposisi kerap mempertanyakan legitimasi pemerintahan Muhyiddin.

Klaim mayoritas ini sempat mendingin setelah Muhyiddin berhasil meloloskan anggaran belanja negara pada pertengahan Desember lalu dengan dukungan 111 parlementarian berbanding 108 yang menolak.

Adapun 1 orang yaitu politisi senior UMNO Tengku Razaleigh Hamzah atau akrab dipanggil Ku Li memilih abstain.

Baca juga: UMNO Tegaskan Dukungannya kepada PM Malaysia Muhyiddin Yassin

Namun pada Januari, Ku Li dan 2 parlementarian UMNO lain yaitu Ahmad Jazlaan Yaakub dan Nazri Abdul Aziz resmi menarik dukungan mereka yang berarti pemerintahan Muhyiddin di atas kertas telah kehilangan mayoritas parlemen.