Kedubes AS Keluarkan Peringatan agar Warganya di Myanmar Tetap Berlindung

YANGON, KOMPAS.com - Kedutaan Besar (kedubes) Amerika Serikat (AS) pada Minggu (14/2/2021) mengeluarkan peringatan bagi warganya yang tinggal di Myanmar untuk tetap berlindung di rumah masing-masing.

Militer Myanmar dikabarkan mulai mengarahkan kendaraan lapis baja di kota-kota besar negara Asia Tenggara itu, seiring terus berlangsungnya pemogokan pekerja.

Layanan kereta api di beberapa tempat telah berhenti. Namun pekerja pembangkit listrik berusaha untuk memastikan listrik tetap menyala, menurut laporan Reuters pada Sabtu (13/2/2021) mengutip media lokal.

Kendaraan lapis baja dilaporkan muncul di kota-kota Yangon, Myitkyina, dan Sittwe. Penggunaan armada tersebut adalah peluncuran skala besar pertama militer sejak kudeta 1 Februari.

Baca juga: Demo Myanmar Memanas, Militer Tembaki Massa, Kerahkan Kendaraan Lapis Baja

Kedutaan Besar AS di Myanmar memeringatkan warga AS bahwa mereka harus menghindari pergi keluar.

"Ada indikasi pergerakan militer di Yangon dan kemungkinan gangguan telekomunikasi antara jam 1:00 pagi sampai 9:00 pagi. Warga AS di Burma disarankan untuk berlindung di rumah selama jam 8:00 malam sampai 4:00 pagi," tulis kedubas “Negara Paman Sam” di Twitter.

Pada Minggu (14/2/2021), pasukan militer Myanmar dilaporkan telah dikerahkan ke pembangkit listrik dan bentrok dengan demonstran. Sejumlah pihak yakin militer akan memutus aliran listrik, menurut Reuters.

Militer diduga menembaki pengunjuk rasa, dan tidak jelas berapa banyak orang yang terluka.

Penangkapan di negara itu banyak dilakukan pada malam hari. Pada Jumat (12/2/2021), Kantor hak asasi manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Yangon melaporkan lebih dari 350 orang telah ditangkap pada hari-hari sejak kudeta dimulai.

Pada awal Februari, angkatan bersenjata Myanmar menangkap para pemimpin sipil, termasuk peraih Nobel Aung San Suu Kyi. Militer kemudian mengumumkan keadaan darurat selama setahun.

Baca juga: Rakyat Myanmar Panik, Muncul Kabar Militer Kerahkan Preman untuk Buat Kerusuhan

Pihak militer mengklaim terpaksa bertindak setelah menuding adanya penipuan besar dalam pemilihan umum di negara itu. Klaim ini dibubarkan oleh komisi pemilihan Myanmar.

Richard Horsey, seorang analis yang berbasis di Myanmar dari International Crisis Group, mengatakan kepada Reuters banyak badan pemerintah di negara itu telah berhenti berfungsi.

"Ini berpotensi juga memengaruhi fungsi vital. Militer dapat menggantikan insinyur dan dokter, tetapi tidak dapat menggantikan pengontrol jaringan listrik dan bank sentral," katanya.

Presiden Biden mengumumkan sanksi baru terhadap para pemimpin militer Myanmar pekan lalu.

"Militer harus melepaskan kekuasaan yang direbutnya dan menunjukkan rasa hormat atas keinginan rakyat Burma seperti yang diungkapkan dalam pemilihan 8 November," kata Biden dalam pidatonya di Gedung Putih.

Baca juga: Militer Myanmar Tangguhkan UU Pembatasan Gerak Pasukan, Mulai Buru Inisiator Protes