AS Nilai Militer Myanmar Lakukan Kudeta, Berniat Hentikan Bantuan

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS menyatakan, mereka menilai militer Myanmar sudah melakukan kudeta, dan berniat menghentikan bantuan ke negara itu.

Juru bicara kementerian luar negeri Ned Price menuturkan, Tatmadaw (nama untuk militer Myanmar) terang-terangan menggulingkan pemerintahan yang sah.

"Kami menyimpulkan aksi pasukan Burma pada 1 Februari termasuk dalam kudeta," kata Price merujuk pada nama lama Myanmar.

Baca juga: Guru yang Aerobik Pakai Lagu Ampun Bang Jago Mengaku Tak Lecehkan Militer Myanmar

Price menyatakan, Washington akan berkoordinasi dengan seluruh sekutunya agar proses demokrasi "Negeri Seribu Pagoda" dihormati.

Berdasarkan aturan di AS, Gedung Putih dilarang untuk memberikan bantuan ke pemerintah yang melakukan kudeta.

Namun, efeknya diyakini hanya simbolis. Mengingat secara virtual, bantuan disalurkan ke berbagai saluran non-pemerintah.

Saat ditanya berapa jumlah uang yang sudah dikucurkan Washington ke Naypyidaw, Price hanya menjawab "jumlahnya kecil".

Tatmadaw sendiri sudah berada dalam sanksi AS buntut operasi yang mereka lakukan atas etnis Rohingya pada 2017.

Price melanjutkan, kementeriannya berkomitmen untuk tetap melanjutkan bantuan ke Rohingya. Namun di sisi lain, bantuan bagi pemerintah bakal ditinjau.

Sementara Presiden Joe Biden dalam pernyataannya Senin (1/2/2021) menegaskan, dia mengancam bakal menjatuhkan sanksi.

Dilansir AFP Selasa (2/2/2021), Kemenlu AS disebut sudah menggelontorkan dana sekitar 1,5 miliar dollar (Rp 21 triliun).

Bantuan yang dikucurkan sejak 2012 itu dipakai guna mendukung demokrasi, perdamaian, dan mengurangi kekerasan di masyarakat.

Sumber lain di Kemenlu mengungkapkan, mereka tidak punya kontak di Myanmar, sejak kudeta militer terjadi Senin.

Sebagai gantinya, mereka berkoordinasi dengan India dan Jepang, yang mempunyai sumber informasi lebih baik mengenai Tatmadaw.

Baca juga: Khawatir Nasib Rohingya dalam Kudeta Myanmar, DK PBB Bakal Bertemu