Erdogan Isyaratkan Bakal Buat Konstitusi Baru untuk Turki

ANKARA, KOMPAS.com - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengisyaratkan akan membentuk konstitusi baru, di mana pakar menyebut dia tengah berupaya memperpanjang kekuasaannya.

Sejak 2002, dia sudah berkuasa baik sebagai presiden maupun perdana menteri di negara berpopulasi 83 juta jiwa itu.

Pada 2017, dia memaksa penggantian konstitusi yang menghapus jabatan perdana menteri dan mengukuhkan wewenang eksekusitf presiden.

Baca juga: Oposisi Turki Tantang Erdogan soal Pembungkaman Uighur

Dia kemudian memenangkan pemilihan 2018, satu dua periode lima tahun yang bisa diraihkan berdasarkan amendemen itu.

Turki dijadwalkan kembali menggelar pemilu pada 2023, di mana kekuasaan Erdogan bakal berakhir pada 2028 jika dia terpilih lagi.

Setelah menggelar rapat kabinet selama empat jam, Erdogan mencetuskan ide untuk membuat konstitusi yang baru.

Konstitusi yang dipakai Turki selama ini dirumuskan pada 1982, dan terjadi ketika militer melakukan kudeta.

"Sudah jelas sumber segala permasalahan Turki karena konstitusi selama ini selalu dirumuskan oleh putschists," ujar dia dikutip AFP Senin (1/2/2021).

Karena itu, dia menyatakan sudah waktunya bagi mereka untuk membuka adanya diskursus jika Turki mempunyai dasar negara yang baru.

Baca juga: Erdogan Tak Terima Dikeluarkan AS dari Program Jet F-35 Setelah Beli Rudal Rusia

Dia menuturkan jika mencapai kesepakatan dengan mitra koalisi MHP, maka perumusan bisa dilakukan dalam waktu cepat.

Si presiden menjanjikan perumusan konstitusi bakal digelar secara transparan, dan akan segera diserahkan ke rakyat untuk dinilai.

Dukungan yang terkikis

Secara statistik, presiden 66 tahun itu belum pernah kalah pemilu. Tapi, dukungan untuknya makin tergerus sejak upaya kudeta 2016.

Keputusannya memenjarakan lawan politik dan memberangus kebebasan sipil diperparah dengan masalah ekonomi, dengan pakar menyebut karena salah manajemen.

Baca juga: Presiden Erdogan Ingin Hubungan Lebih Baik dengan Israel, Ada Apa?

Mata uang lira mengalami penurunan tajam sejak 2018, dan menggerus simpanan kelas pekerja yang selama ini jadi basis dukungan Erdogan.

Kelompok oposisi sudah lama mendesak Erdogan untuk menggelar pemilu sela, dengan alasan dia sudah kehilangan kepercayaan.

Soner Cagaptay, direktur di Washington Institute berujar, komentar itu adalah pengakuan sang presiden dia mungkin tak bakal menang di pemilu berikutnya.

Cagaptay dalam kicauannya berkata, langkah pertama si presiden adalah memecah oposisi melalui perang kebudayaan sayap kiri dan kanan.

"Turki adalah negara yang didominasi kelompok sayap kanan, di mana Erdogan akan mencoba membangun mayoritas baru," kata dia.

Baca juga: Turki Ingin Perbaiki Hubungan dengan Israel, Erdogan Ada Maunya?