Trump Diusulkan Terima Nobel Perdamaian karena "Tak Memulai Perang"

PALM BEACH, KOMPAS.com - Mantan Presiden AS Donald Trump kembali diusulkan jadi penerima Nobel Perdamaian, karena "tak memulai perang selama menjabat".

Usulan itu disampaikan oleh politisi Estonia yang berasal dari partai sayap kanan populis EKRE, Jaak Madison.

Menurut Madison, Trump layak mendapatkannya karena sudah berkontribusi dalam mengamankan stabilitas di Timur Tengah.

Baca juga: Trump Angkat 2 Pengacara Baru untuk Pimpin Pembelaan di Sidang Pemakzulannya

"Donald Trump adalah presiden pertama AS dalam 30 tahun terakhir yang tak memulai perang selama menjabat," ucap Madison.

Dia juga menuturkan selama empat tahun berkuasa, sejumlah kesepakatan perdamaian dibuat di Timur Tengah, dan membuatnya layak dinominasikan mendapat Nobel Perdamaian.

Salah satu prestasi mantan presiden berusia 74 tahun itu adalah kesepakatan damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab, di tahun lalu.

Madison menuturkan, dia mengajukan agar Trump mendapat Nobel dua jam sebelum tenggat waktu, dan yakin dia bukan satu-satunya yang mencalonkan.

"Seperti yang kita semua tahu, semakin banyak orang yang menominasikannya, maka semakin besar peluangnya menang," kata Madison.

Baca juga: Trump Ditinggal Para Pengacaranya Jelang Sidang Pemakzulan

Bukan nominasi pertamanya

Dilansir The Sun Senin (1/2/2021), tidak dibutuhkan surat undangan untuk melakukan pencalonan. Meski nominasinya harus dilakukan sosok yang kredibel.

Total ada 318 kandidat yang sudah masuk ke meja Komite Nobel sepanjang tahun lalu, 211 individu dan 107 organisasi.

Bagi Trump sendiri, ini bukan kali pertamanya dijagokan. Pada September 2020, dia dicalonkan oleh seorang politisi Norwegia.

Baca juga: Akankah Joe Biden Mengubah Kerja Sama Pertahanan AS-Indonesia Peninggalan Trump?

Christian Tybring-Gjedde langsung mencalonkan suami Melania itu setelah kesepakatan Israel dan Uni Emirat Arab diselesaikan.

Selain Tybring-Gjedde, presiden ke-45 AS itu juga mendapatkan dukungan dari sekelompok politisi Uni Eropa lain.

Di antaranya anggota parlemen Swedia Magnus Jacobsson, profesor hukum Australia, dan perwakilan Parlemen Eropa dari Finlandia, Laura Huhtasaari.

Dalam kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Abraham itu, Israel setuju menunda rencana kontroversial menganeksasi Tepi Barat.

Baca juga: Dana Bantuan Semakin Turun, Pejabat Palestina Khawatir Itu Akibat Perjanjian Damai Negara Arab-Israel