Israel Perluas Kedudukan di Tepi Barat, Sebulan Setelah Perjanjian Damai dengan Palestina.

TEL AVIV, KOMPAS.com - Israel menyetujui 2.166 rumah baru di permukiman di seluruh Tepi Barat yang diduduki pada Rabu (14/10/2020). Itu angka resmi yang menunjukkan akhir dari jeda 8 bulan dalam perluasan permukiman di sana.

Melansir AFP pada Rabu (14/10/2020), persetujuan itu datang kurang dari sebulan setelah Uni Emirat Arab dan Bahrain menandatangani perjanjian untuk menormalkan hubungan dengan Israel, yang sebagai imbalannya berjanji untuk membekukan rencananya mencaplok sebagian Tepi Barat.

LSM Peace Now mengatakan rencana pembangunan yang menjadi penyelesaian itu menandakan penolakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu atas kenegaraan Palestina, dan memberikan pukulan terhadap harapan perdamaian Israel-Arab yang lebih luas.

Dikatakan sekitar 2.000 lebih rumah diharapkan akan disetujui pada Kamis (15/10/2020).

"Netanyahu bergerak maju dengan kecepatan penuh untuk memperkuat aneksasi de facto Tepi Barat," katanya dalam sebuah pernyataan menjelang keputusan pada Rabu.

Baca juga: Putus Asa Jika Trump Kembali Jadi Presiden, Palestina: Tuhan Tolong Kami

Negara tetangga Yordania mengutuk apa yang oleh juru bicara kementerian luar negeri Daifalla Ali Alfayez digambarkan sebagai keputusan Israel "sepihak dan ilegal".

Juru bicara kepresidenan Palestina Nabil Abu Rudeina mengatakan langkah Israel itu mengeksploitasi hubungan yang menghangat di Teluk dan "dukungan buta dari pemerintahan Trump".

Kebijakan permukiman pemerintah Netanyahu, katanya dalam sebuah pernyataan, "akan membawa kawasan itu ke dalam jurang".

Presiden AS Donald Trump melihat kesepakatan Teluk sebagai bagian dari inisiatifnya yang lebih luas untuk perdamaian Timur Tengah.

Baca juga: Kemunduran Palestina Sejak Intifada Kedua pada Tahun 2000

Namun, sebuah rencana kontroversial yang dia ungkapkan pada Januari, memberi AS restu kepada aneksasi Israel atas sebagian besar Tepi Barat, termasuk permukiman, komunitas yang dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Israel setuju untuk menunda rencana tersebut di bawah kesepakatan normalisasi dengan UEA, sesuatu yang dikutip pejabat Emirat sebagai tanggapan atas kritik Arab dan Muslim.

Kedua negara Teluk itu hanya negara Arab ketiga dan keempat yang menormalisasi hubungan dengan Israel, setelah Mesir pada 1979 dan Yordania pada 1994, dan Netanyahu mengatakan dia melihat kemungkinan negara teluk lainnya akan mengikuti.

Baca juga: Presiden Palestina Bertemu Presiden Kongres Yahudi Dunia, Apakah Normalisasi dengan Israel Jadi Bahasan?

Palestina mengutuk perjanjian itu dan keluar dari jabatan presiden bergilir di Liga Arab, sebagai protes atas kegagalan badan itu untuk mengambil sikap terhadap konflik Palestina-Israel.

Perjanjian Teluk selama bertahun-tahun putus dengan kebijakan Liga Arab tentang konflik Israel-Palestina, yang mana resolusinya mensyaratkan untuk normalisasi hubungan dengan Israel.

Rencana permukiman terbaru, dengan total lebih dari 4.000 rumah baru, menjadi agenda pada Rabu dan Kamis dalam sesi komite perencanaan atas Administrasi Sipil Israel, badan kementerian pertahanan yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat yang diduduki.

Baca juga: Kritik Palestina, Apakah Arab Saudi Akan Berdamai dengan Israel?