Pejabat Garis Keras China Pimpin Badan Keamanan Nasional Hong Kong, Siapakah Dia?

HONG KONG, KOMPAS.com - China menunjuk seorang pejabat garis keras untuk memimpin badan keamanan nasional, yang baru saja didirikan di Hong Kong.

Penunjukan ini dilakukan pada Jumat (3/7/2020), dan pejabat garis keras tersebut bernama Zheng Yanxiong.

Ia berasal dari partai yang terkenal saat menangani demonstrasi pro-demokrasi besar-besaran di "Negeri Panda".

Baca juga: UU Keamanan Nasional untuk Hong Kong Dinilai Lebih Kejam dari Dugaan

Zheng naik jabatan melalui jajaran pemerintah lokal di selatan Provinsi Guangdong yang berbatasan dengan Hong Kong. Di sana ia bekerja sebagai Sekretaris Jenderal komite Partai Komunis provinsi.

Pria berusia 56 tahun itu dikenal sebagai golongan garis keras yang kerap meredam protes anti-korupsi yang meletus di desa Wukan provinsi tersebut pada 2011, setelah seorang aktivis lokal tewas dalam tahanan polisi.

"Dia adalah seorang penegak hukum yang tangguh, orang yang menegakkan hukum dan ketertiban," kata Willy Lam pakar Partai Komunis China di Universitas China Hong Kong, kepada AFP.

Baca juga: Pelanggar UU Keamanan Nasional Hong Kong Terancam Penjara Seumur Hidup

Selain pengangkatan Zheng, Dewan Negara juga menunjuk Luo Huining yang kini menjabat direktur Kantor Penghubung Beijing di Hong Kong, sebagai penasihat keamanan nasional.

Komisi keamanan nasional yang baru dibentuk dikepalai oleh Pemimpin Eksekutif Hong Kong Carrie Lam.

Sebagai loyalis Presiden Xi Jinping, Luo membangun reputasi untuk menegakkan disiplin Partai Komunis dan memberantas korupsi.

Baca juga: UU Keamanan Nasional Diterapkan, Polisi Hong Kong Tahan 180 Orang Pendemo

Dilansir dari AFP Jumat (3/7/2020), para pemimpin otoriter China mengatakan, UU Keamanan Nasional akan memulihkan stabilitas Hong Kong setelah satu tahun dilanda protes besar.

Namun kini polisi mulai menangkapi orang-orang yang memiliki bendera dan spanduk provokatif.

Pada Kamis malam (2/7/2020), Nathan Law salah satu aktivis muda paling menonjol di kota itu mengumumkan, dia telah melarikan diri ke luar negeri dan lokasinya dirahasiakan.

Law mengungkapkan ia takut ditangkap beberapa hari setelah bubarnya partai demokrasi yang ia bantu.

Baca juga: 10 Hal tentang UU Keamanan Nasional Hong Kong yang Baru

Banyak pemerintah negara Barat - dipimpin Inggris dan AS - mengecam penerapan UU kontroversial tersebut.

Mereka mengancam akan membalasnya dengan sanksi, atau menawarkan perlindungan ke warga Hong Kong.

Konstitusi mini Hong Kong melarang pejabat China ikut campur dalam kasus harian Hong Kong.

Namun menurut Beijing, keamanan nasional adalah murni wewenang pemerintah pusat.

Baca juga: Awasi UU Keamanan Nasional, China Akan Bentuk Badan Khusus di Hong Kong