Gubernur di Jepang Mengundurkan Diri Usai Menghina Penjual Sayur

KOMPAS.com - Gubernur Prefektur Shizuoka, Jepang, Heita Kawakatsu memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menghina penjual sayur.

Dikutip dari Mainichi, Selasa (2/4/2024), Kawakatsu menyatakan dirinya siap mengundurkan diri setelah sidang etik digelar di prefektur setempat, Juni 2024 mendatang.

Keputusan tersebut diambil Kawakatsu, Selasa (2/4/2024), di tengah banyaknya reaksi negatif masyarakat Jepang atas kesalahan yang ia perbuat.

Baca juga: Jepang Catat Rekor Tertinggi Kasus Infeksi Bakteri Streptokokus yang Berbahaya

Merendahkan penjual sayur

Sehari sebelumnya atau pada Senin (1/4/2024), Kawakatsu menghina penjual sayur di dalam pidatonya kepada pegawai negeri sipil baru di pemerintah prefekturnya.

Saat itu, dia membandingkan penjual sayur dengan pegawai negeri sipil yang baru dilantik. Menurutnya, pegawai negeri sipil adalah orang-orang cerdas.

"Semua orang di sini (pegawai negeri yang dilantik) adalah orang yang cerdas. Tidak seperti mereka yang menjual sayur, memelihara sapi, atau menciptakan sesuatu,” ujar Kawakatsu pada acara pelantikan pegawai negeri.

Ia juga mengatakan kepada para pegawai negeri sipil yang baru untuk tetap jujur, menjaga bahasa mereka, serta berbelas kasih pada sekitarnya.

Baca juga: Jepang Tarik Produk Suplemen Penurun Kolesterol Usai Sebabkan 2 Orang Meninggal

Bukan kali pertama buat kesalahan

Dilansir dari KyodoNews, Selasa (2/4/2024), sebelum kejadian merendahkan pekerjaan pedagang sayur, Kawakatsu sebelumnya juga pernah dikritik lantaran membuat sejumlah kesalahan.

Diketahui, Kawakatsu sudah menjabat sebagai gubernur untuk Prefektur Shizuoka sejak tahun 2009.

Pada 2021, majelis wilayah setempat menyarankan dia untuk mengundurkan diri setelah sempat menjelek-jelekan Kota Gotemba di Shizuoka.

Saat itu, ia mengatakan bahwa Kota Gotemba hanya memiliki koshihikari (sejenis beras) sebagai makan khas setempat.

Baru-baru ini atau Maret 2024, Kawakatsu lagi-lagi membuat kesalahan dengan blunder membuat pemeringkatan wilayah di prefekturnya berdasarkan budaya. Kebijakan tersebut  dianggap tidak etis lantaran tidak menghargai keberagaman. 

Baca juga: Tergiur Gaji Rp 18 Juta, TKI di Jepang Melonjak 3 Kali Lipat