Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Alasan MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Intervensi Presiden dan Bansos Tak Terbukti

Kompas.com - 22/04/2024, 14:45 WIB
Diva Lufiana Putri,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) tersebut dibacakan dalam sidang putusan perkara Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 di Gedung MK, Jakarta, Senin (22/4/2024).

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Suhartoyo, Senin.

Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari tiga hakim konstitusi, yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Arief Hidayat.

Seperti diketahui, dalam perkara ini, pihak Anies-Muhaimin mengajukan sembilan petitum atau tuntutan untuk dikabulkan oleh hakim.

Namun, MK dalam konklusinya menilai, permohonan Anies-Muhaimin tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berikut sejumlah pertimbangannya:

Baca juga: Alasan MK Hanya Dalami 14 Amicus Curiae dari 52 yang Diterima


Bansos tak berkaitkan dengan kemenangan Prabowo

MK meyakini tidak ada hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bantuan sosial (bansos) dan peningkatan perolehan suara capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Hakim Konstitusi Arsul Sani dalam persidangan mengatakan, tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan dalam penggunaan anggaran bansos sebagaimana yang didalilkan Anies-Muhaimin.

Menurutnya, pelaksanaan anggaran bansos telah diatur secara jelas mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya.

Sementara itu, bukti pengaruh bansos berupa hasil survei dan keterangan ahli yang diajukan dinilai tidak memunculkan keyakinan akan korelasi positif antara bansos dan pilihan pemilih secara faktual.

"Berpijak dari hal demikian, terhadap dalil pemohon menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa bansos nyata-nyata telah memengaruhi secara paksa pilihan pemilih," kata Arsul.

Jika benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh presiden, kata Arsul, pemohon tidak dapat meyakinkan hakim apakah bantuan yang dimaksud berasal dari Kementerian Sosial atau bantuan kemasyarakatan oleh presiden yang bersumber dari dana operasional presiden.

Baca juga: Ramai-ramai Nyatakan Diri sebagai Amicus Curiae dalam Sengketa Hasil Pilpres 2024

Tolak tudingan menteri terlibat pemenangan

Tudingan sejumlah menteri dan pejabat negara yang terlibat dalam upaya memenangkan pasangan Prabowo-Gibran juga dinilai tak dapat dibuktikan. 

Hakim MK Arsul Sani dalam persidangan menyampaikan, dalil tersebut tidak beralasan karena tidak disertai oleh bukti yang mencukupi.

"Bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mencukupi bagi mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu," kata dia.

Pihaknya menuturkan, kubu Anies-Muhaimin hanya mengajukan bukti berupa berita dan video yang bersumber dari media online, tanpa dukungan saksi maupun ahli yang menguatkan.

MK pun menilai, substansi pemberitaan itu tidak menunjukkan secara spesifik, bagaimana, kapan, di mana, dan kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara.

"Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye," kata Arsul.

Baca juga: Mengenal Amicus Curiae, Dokumen yang Diserahkan Megawati ke MK Terkait Sengketa Pilpres 2024

Halaman:

Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com