Apakah Kelebihan Bayar Saat Lapor SPT Akan Dikembalikan? Ini Penjelasan DJP

Aturan tersebut dikeluarkan untuk wajib pajak orang pribadi dengan jumlah lebih bayar paling banyak Rp 100 juta.

Baca juga: Bisakah Membuat NPWP Bagi yang Belum Bekerja? Berikut Penjelasan DJP

Penerapan TER atas THR

Bila merujuk periode Januari-Maret 2024 ketika ada karyawan yang menerima tunjangan hari raya (THR), mulai tahun ini DJP sudah menerapkan skema Tarif Efektif Rata-Rata (TER).

Dwi menjelaskan bahwa penerapan skema TER pada saat karyawan mendapatkan THR dikenakan tarif lebih tinggi karena penghasilan brutonya terdiri dari dua komponen yaitu gaji dan THR.

Dengan adanya skema TER tersebut, terdapat kemungkinan pemotongan pajak di Januari-November menjadi lebih besar dari yang seharusnya dipotong pada tahun yang bersangkutan, yakni pada Januari-Desember.

Hal tersebut dikarenakan pemberian THR atau bonus pada bulan tertentu sehingga terjadi lebih bayar bagi karyawan.

"Apabila hal tersebut terjadi maka pemberi kerja harus mengembalikan kelebihan potongan pajak kepada karyawan pada bulan Desember plus gaji utuh bulan Desember. Hal ini sudah diatur di Pasal 21 PMK Nomor 168 Tahun 2023," jelas Dwi.

"Karena kelebihan pemotongan sudah dikembalikan oleh pemberi kerja, maka SPT Tahunan Karyawan tidak akan lebih bayar (LB) tetapi Nihil, jadi tidak akan ada pemeriksaan karena SPT Tahunan Lebih Bayar ke karyawan," tambahnya.

Baca juga: Apakah NPWP Bisa Dinonaktifkan bila Sudah Tak Bekerja? Ini Kata DJP