KOMPAS.com - Usai pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Hasto Kristiyanto kerap melontarkan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kritik ini muncul usai Jokowi yang masih menjadi kader PDI-P justru mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Kemenangan telak Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024 pun diyakini tak lepas dari campur tangan Jokowi.
Sederet kritik itu pun juga disampaikan dalam acara diskusi bertajuk "Sing Waras Sing Menang" pada Sabtu (30/3/2024).
Baca juga: Daftar 9 Caleg Populer PDI-P yang Berpotensi Gagal ke Senayan
Dalam acara itu, Hasto menyebutkan bahwa PDI-P merasa khilaf karena pernah mencalonkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo pada Pilkada 2020.
Menurutnya, alasan PDI-P kala itu mengusung Gibran adalah kemajuan Indonesia sejak dipimpin Jokowi.
"Kami jujur saja khilaf ketika dulu ikut mencalonkan Gibran karena di sisi lain memang kami mengakui terhadap kemajuan yang dilakukan Pak Jokowi," ungkap Hasto, dikutip dari Kompas.com, Minggu (31/3/2024).
Ia juga mengungkit Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 yang mengubah syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.
Baca juga: Deretan Gugatan Hasil Pemilu 2024 yang Diajukan ke MK
Setelah putusan itu, Gibran akhirnya bisa mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto.
Padahal, Hasto menilai putra sulung Jokowi itu belum memiliki pengalaman yang cukup untuk memimpin Indonesia dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan geopolitik.
"Kemudian di tengah-tengah itu muncul seorang anak presiden yang belum mencukupi batas usia, wali kota juga baru dua tahun, kemudian mendapatkan suatu preferensi," ungkap Hasto.
Ia menjelaskan, seorang pemimpin seharusnya mempunyai “kedewasaan” dalam menghadapi kompleksnya permasalahan suatu negara.
Sebab, ketidakdewasaan dapat menyebabkan hal yang tak diinginkan, seperti kasus kecelakaan Gerbang Tol Halim Perdanakusuma yang terjadi karena sopir belum memenuhi syarat usia mengemudi dan tidak memiliki SIM.
Baca juga: Ini Hasil Suara PDI-P sejak Pemilu 1999 hingga 2024
Selain tentang Gibran, Hasto juga mengkritik kebiasaan Jokowi yang kerap menempatkan orang-orang terdekatnya di Solo pada jabatan strategis pemerintahan.
Menurutnya, sikap Jokowi tersebut merupakan bentuk dari antimeritokrasi dalam pemerintahan.