Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sorotan Media Asing soal Suara PSI yang Melonjak di "Real Count" KPU

Kompas.com - 06/03/2024, 12:30 WIB
Laksmi Pradipta Amaranggana,
Rizal Setyo Nugroho

Tim Redaksi

Politisi PSI telah menyatakan keyakinannya bahwa partai tersebut akan melewati ambang batas yang mengharuskan mereka memperoleh 4 persen suara nasional untuk dapat masuk parlemen.

Meskipun penghitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survei menunjukkan bahwa partai tersebut diperkirakan tidak akan memperoleh lebih dari 3 persen.

PSI memperoleh 1,89 peesen suara nasional pada Pemilu 2019, yang merupakan debutnya di kancah politik Indonesia. Tentu saja, jumlah tersebut tidak cukup untuk melewati ambang batas parlemen sebesar 4 persen dan mengamankan kursi di parlemen nasional.

Baca juga: Kata KPU DIY soal Lonjakan Suara PSI, Data di TPS dan Sirekap Berbeda

Penggelembungan suara diduga bukan dari TPS

Selain itu, Benar News juga mengutip politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Romahurmuziy, yang menduga ada upaya untuk menggelembungkan suara PSI di beberapa daerah.

“Inflasi suara PSI terungkap dalam banyak kasus, bukan di tingkat TPS, tapi diduga di tingkat kabupaten,” ujarnya kepada wartawan, Senin.

Romahurmuziy juga menuding surat suara yang didiskualifikasi itu salah dimasukkan ke rekening PSI.

Ia mengatakan bahwa setiap peralihan suara tidak sah ke PSI merugikan kinerja semua parpol dalam pemilu.

Salah satu kasus dugaan penggelembungan suara PSI di Jawa Barat yaitu suara PSI meningkat dari satu menjadi 21 di TPS di Desa Banjaran Wetan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Politisi yang kerap disapa Rommy ini juga merujuk pada cuitan yang mengungkap perolehan suara PSI melonjak dari nol menjadi 69 di Desa Kroyo, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

Baca juga: Merunut Awal Mula Suara PSI yang Tiba-tiba Naik Drastis...

Bantahan KPU

Benar News menuliskan bahwa Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari membantah tudingan penggelembungan suara PSI.

Ia menekankan untuk memeriksa setiap catatannya, lalu mencatat keberatan dan kejadian khusus.

Apabila hal itu sudah dilakukan, Hasyim menyarankan untuk menelusuri sumber aslinya, yaitu formulir C yang berasal dari TPS.

“Kami menggunakan formulir C sebagai acuan jika ada kejanggalan,” ujar Hasyim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:

Terkini Lainnya

Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Idul Adha 2024 Tanggal Berapa? Ini Menurut Muhammadiyah dan Pemerintah

Tren
Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Berapa Lama Durasi Jalan Kaki untuk Mengecilkan Perut Buncit?

Tren
Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Prakiraan BMKG: Wilayah yang Berpotensi Dilanda Hujan Lebat, Angin Kencang, dan Petir 28-29 Mei 2024

Tren
[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

[POPULER TREN] Tanda Kolesterol Tinggi yang Kerap Diabaikan | Bantah Bunuh Vina, Pegi Tetap Diancam Hukuman Mati

Tren
Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Matahari Tepat di Atas Kabah, Saatnya Cek Arah Kiblat

Tren
Kekuasaan Sejarah

Kekuasaan Sejarah

Tren
Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Kisah Alfiana, Penari Belia yang Rela Sisihkan Honor Demi Berhaji, Jadi Salah Satu Jemaah Termuda

Tren
Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Jokowi Luncurkan Aplikasi Terpadu INA Digital, Bisa Urus SIM, IKD, dan Bansos

Tren
Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Biaya UKT Universitas Muhammadiyah Maumere, Bisa Dibayar Pakai Hasil Bumi atau Dicicil

Tren
Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Pegi Bantah Telah Membunuh Vina, Apakah Berpengaruh pada Proses Hukum?

Tren
Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Singapura Tarik Produk Kacang Impor Ini karena Risiko Kesehatan, Apakah Beredar di Indonesia?

Tren
Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Maskot Pilkada DKI Jakarta Disebut Mirip Kartun Shimajiro, KPU Buka Suara

Tren
Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Ramai di Media Sosial, Bagaimana Penilaian Tes Learning Agility Rekrutmen BUMN?

Tren
Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Batalkan Kenaikan UKT, Nadiem: Kalau Ada Kenaikan Harus Adil dan Wajar

Tren
Buntut Pencatutan Nama di Karya Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Dicopot dari Dekan dan Dosen FEB Unas

Buntut Pencatutan Nama di Karya Ilmiah, Kumba Digdowiseiso Dicopot dari Dekan dan Dosen FEB Unas

Tren
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com