Kata Kubu Anies dan Prabowo soal Ganjar Dorong Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024

Tanggapan Anies

Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menegaskan, partai koalisi perubahan yang mengusungnya siap mendukung hak angket untuk penyelidikan kecurangan Pemilu 2024.

Tiga partai tersebut yaitu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Nasdem.

"Kami ketemu dan membahas langkah-langkah dan kami solid karena itu saya sampaikan, ketika insiatif hak angket itu dilakukan maka tiga partai ini siap ikut," ucap Anies, dikutip dari Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Selain itu, Anies juga menegaskan bahwa koalisi perubahan tetap solid untuk meneruskan perjuangan yang telah dimulai.

"Kami semua ini solid enggak ada yang berubah, Anies-Muhaimin jalan terus bersama," tandasnya.

Baca juga: Bawaslu Temukan 19 Masalah dalam Pemilu 2024, Berikut Rinciannya

Tanggapan Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak luput buka suara mengenai adanya wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Presiden Jokowi menilai, hal tersebut merupakan hak demokrasi bagi setiap orang.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan?" ujar Jokowi, dilansir dari Kompas.com, Selasa (20/2/2024).

Saat ditanya lebih lanjut bagaimana tanggapannya jika nanti hak angket menggagalkan kemenangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Jokowi tidak memberikan jawaban.

Baca juga: Cara Kerja Sirekap dalam Penghitungan Suara Pemilu 2024

Mengenal hak angket

Hak angket adalah salah satu hak istimewa yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mengawasi pemerintah.

Dikutip dari Kompas.com, Rabu (21/2/2024), hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket DPR RI tersebut diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pada UU tersebut, hak angket DPR memiliki sejumlah fungsi untuk diterapkan kepada pejabat pemerintahan, antara lain:

• Menyelidiki pelaksanaan undang-undang atau kebijakan pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
• Menyelidiki pejabat negara atau pemerintahan, badan hukum, atau warga yang tidak memenuhi panggilan DPR setelah tiga kali pemanggilan berturut-turut tanpa alasan sah
• Menyelidiki pejabat negara atau pemerintah yang mengabaikan atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR terkait kepentingan bangsa dan negara
• Menyelidiki pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban, keputusan, atau kesimpulan rapat hasil kerja komisi DPR dengan pemerintah.

Meski begitu, ada sejumlah syarat yang perlu dipenuhi untuk mengusulkan hak angket, seperti:

• Hak angket wajib diusulkan minimal 25 anggota DPR dan lebih dari satu fraksi.
• Pengusulan hak angket harus disertai dokumen yang memuat setidaknya materi kebijakan dan/atau pelaksanaan UU yang diselidiki dan alasan penyelidikan
• Usulan hak angket diterima jika mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota DPR
• Keputusan hak angket diambil dari persetujuan lebih dari setengah jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna tersebut.

Untuk bisa mengusulkan hak angket ke DPR, pengusul juga perlu menjalani langkah sebagai berikut:

• Usulan hak angket disampaikan oleh pengusul kepada pimpinan DPR dan diumumkan kepada semua anggota dalam rapat paripurna
• Badan Musyawarah akan menjadwalkan rapat paripurna atas usul hak angket dan memberikan kesempatan pengusul memberikan penjelasan atas usulannya
• Pengusul berhak mengubah dan menarik usulan ke pimpinan DPR secara tertulis selama hak angket belum disetujui
• Jika jumlah pengusul hak angket tidak mencukupi atau mengundurkan diri, maka harus ada penambahan pengusul atau rapat paripurna ditunda
• Jika dalam dua kali persidangan jumlah pengusul tidak memenuhi, usulan hak angket gugur
• DPR dapat menerima atau menolak usulan hak angket dalam sidang paripurna dengan menilai usulan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
• DPR yang menerima usulan hak angket akan menetapkan panitia angket beranggotakan semua unsur fraksi DPR dan biaya yang dibutuhkan.

Baca juga: Kapan Rekapitulasi Pemilu 2024 Akan Diumumkan?

(Sumber: Kompas.com: Nicholas Ryan Aditya, Adhyasta Dirgantara, Singgih Wiryono, Dian Erika Nugraheny, Erwina Rachmi Puspapertiwi | Editor: Diamanty Meiliana, Novianti Setuningsih, Ihsanuddin, Ahmad Naufal Dzulfaroh)