Apa Itu Sistem Noken yang Dipakai Masyarakat Papua untuk Pemilu 2024?

Aturan penerapan sistem noken Pemilu

Penerapan sistem noken dalam pemilu di Papua diatur dalam Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi (MK) mengatur agar sistem noken hanya diterapkan di wilayah yang menggunakan sistem tersebut secara terus-menerus.

Daerah yang pernah berhenti memakai sistem noken tidak diperbolehkan lagi menggunakan sistem tersebut di pemilu.

Dikutip dari situs MK, pemberian suara bisa dilakukan menggunakan sistem noken jika memenuhi tiga syarat, yakni

1. Sistem noken tidak berlaku secara umum di Papua
2. Pemungutan suara dengan sistem noken bersifat lokal dan konkret
3. Pemungutan suara tidak melanggar prinsip pemilu yang jujur dan adil

Pada Pemilu 2024, penerapan sistem noken diatur melalui Keputusan KPU No. 66 Tahun 2026. Cara penerapannya diatur dalam Bab IV Lampiran keputusan tersebut. 

Dalam penerapannya, pemungutan suara dengan sistem token wajib dilaksanakan sesuai hari, tanggal, dan waktu yang ditetapkan KPU.

Pelaksanaan pemungutan suara dengan metode noken dapat diawali musyawarah pengambilan keputusan suara untuk peserta pemilu dengan kepala suku di Papua sebelum hari pemungutan suara.

Kemudian, pmberian suara oleh kepala suku berdasarkan hasil musyawarah pada hari pemungutan suara.

KPPS akan mencatat pelaksanaan pemungutan suara menggunakan formulir Model C.KEJADIAN
KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.

Jika banyak orang yang sepakat ingin menyalurkan suaranya kepada paslon, KPPS akan menyerahkan surat suara sejumlah orang yang hadir di TPS dan bukan hanya satu untuk kepala suku.

Penghitungan suara sistem noken Papua dilakukan secara mutatis-mutandis atau menyesuaikan prosedur dan kondisi wilayah tersebut dibandingkan pelaksanaan penghitungan suara di TPS yang tidak menggunakan sistem noken.