Beda Cara Anies, Prabowo, dan Ganjar Berantas Korupsi jika Terpilih Jadi Presiden 2024

"Kita harus secara realistis dan sistemik mengatur kualitas hidup semua yang mengatur roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar," kata Prabowo.

Dia membandingkan jaminan kualitas hidup beberapa pejabat di luar negeri yang dinilai lebih terjamin daripada di Indonesia.

Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan menegakkan pelaporan LHKPN jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden.

Prabowo mendukung penjatuhan sanksi bagi para pejabat yang tidak jujur dalam menyampaikan laporan LHKPN. 

Menurutnya, seluruh harta kekayaan pejabat wajib dilaporkan.

"Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik," tutur Prabowo.

Baca juga: Elektabilitas Capres 2024 dalam Berbagai Survei Jelang Debat Keempat Pilpres

Ganjar: Masukkan koruptor ke Nusakambangan

Sementara itu, Ganjar sempat menyinggung soal pejabat yang sulit melaporkan LHKPN mereka.

Berdasarkan pengalamannya, Ganjar mengatakan bahwa persoalan pelaporan LHKPN bukan hal yang sulit.

Dia mencontohkan supaya para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.

"Ketika macet ternyata kuncinya gampang, undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Ini lah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan," tutur Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan beberapa gagasannya terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti digitalisasi sistem keuangan, transparansi yang dipantau langsung oleh pimpinan tertinggi, mengembalikan independensi KPK, memastikan aparat bebas dari intimidasi, dan penguatan instrumen LHKPN.

Ganjar juga sepakat untuk memiskinkan koruptor demi memberikan efek jera.

"Saya kira Pulau Nusakambangan tepat untuk itu (pelaku koruptor)," kata Ganjar.