Beda Cara Anies, Prabowo, dan Ganjar Berantas Korupsi jika Terpilih Jadi Presiden 2024

KOMPAS.com - Tiga calon presiden (capres) 2024 beradu gagasan mengenai cara mengatasi korupsi di Indonesia.

Adu gagasan tersebut disampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.

Dalam acara tersebut, tiga capres-cawapres hadir, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto-Gibran Rabuming Raka, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Masing-masing capres memiliki cara yang berbeda untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia.

Lantas, seperti apa gagasan para capres dalam memberantas kasus korupsi di Indonesia?

Salah satu gagasan yang disampaikan adalah memberikan hadiah bagi para pemburu koruptor.

"Kemudian kita memberikan hadiah yang layak bagi pemburu koruptor," kata dia, dilansir dari siaran langsung saluran Youtube KPK, Rabu.

Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam memburu koruptor harus mendapat imbalan yang setimpal.

Sementara bagi koruptor, Anies akan menuntaskan RUU perampasan aset untuk memberikan efek jera bagi para pelaku.

"Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada hukuman lain," kata dia.

Anies juga berjanji mengembalikan wibawa KPK dengan merevisi undang-undang KPK. Dia juga menyinggung soal standar etika di KPK yang mulai bergeser.

Tak hanya itu, Anies juga berjanji akan memperbaiki sistem manajemen KPK dengan membuka rekrutmen bagi pejabat dan staf KPK.

Dirinya juga tetap akan menegakkan dan mengoptimalisasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Kita harus secara realistis dan sistemik mengatur kualitas hidup semua yang mengatur roda pemerintahan terutama yang memegang anggaran besar," kata Prabowo.

Dia membandingkan jaminan kualitas hidup beberapa pejabat di luar negeri yang dinilai lebih terjamin daripada di Indonesia.

Tak hanya itu, Prabowo juga berjanji akan menegakkan pelaporan LHKPN jika nanti dirinya terpilih menjadi presiden.

Prabowo mendukung penjatuhan sanksi bagi para pejabat yang tidak jujur dalam menyampaikan laporan LHKPN. 

Menurutnya, seluruh harta kekayaan pejabat wajib dilaporkan.

"Karena itu saya dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Jadi intinya demikian, pendekatan secara realistis, sistemik," tutur Prabowo.

Berdasarkan pengalamannya, Ganjar mengatakan bahwa persoalan pelaporan LHKPN bukan hal yang sulit.

Dia mencontohkan supaya para pejabat negara bisa langsung dihampiri untuk mengisi LHKPN-nya.

"Ketika macet ternyata kuncinya gampang, undang KPN (Ketua Pengadilan Negeri), suruh isi saat itu, selesai semuanya. Ini lah pola-pola yang kita lakukan ketika koordinasi, supervisi, dan pencegahan kita lakukan," tutur Ganjar.

Selain itu, Ganjar juga menyampaikan beberapa gagasannya terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, seperti digitalisasi sistem keuangan, transparansi yang dipantau langsung oleh pimpinan tertinggi, mengembalikan independensi KPK, memastikan aparat bebas dari intimidasi, dan penguatan instrumen LHKPN.

Ganjar juga sepakat untuk memiskinkan koruptor demi memberikan efek jera.

"Saya kira Pulau Nusakambangan tepat untuk itu (pelaku koruptor)," kata Ganjar.