Ia mengatakan, untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik yang berkeadilan maka berdasarkan pengalamannya, perlu dilakukan diskusi kelompok rentan sejak awal setiap kali akan membuat sebuah keputusan.
"Kesetaraan dalam perencanaan pembangunan itulah yang kita harapkan bisa merepresentasikan apa yang mereka (kelompok rentan) harapkan," ujarnya.
Selain itu, menurutnya juga harus ada kontrol untuk para aparatur. Ganjar mencontohkan, yang selama ini telah dibuat di Jawa Tengah yakni adanya fasilitas "Lapor Gub!".
"Lapor Gub! untuk ruang komplain publik. Pemerintah nggak boleh baperan, harus terima masukan dan kritik," paparnya.
Kehadiran aplikasi Lapor Gub! ini menurutnya akan ia jadikan sebagai Government Super App.
Tujuannya adalah agar pemerintahan tertinggi bisa mengambil alih, ketika pelayanan tidak bisa berjalan dengan baik.
Baca juga: Pengamat Sebut PDI-P Jadi Salah Satu Penyebab Anjloknya Suara Ganjar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.