Dituding Perburuk Kualitas Udara Malaysia, KLHK Klaim Tidak Ada Kabut Asap Lintas Batas Negara

KOMPAS.com - Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Laksmi Dewanti mengklaim tidak ada kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melintas ke Malaysia.

Hal itu mengacu pada data ASEAN Specialised Metrology Center (ASMC) dan data satelit Himawari milik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) per Sabtu (7/10/2023).

"Sampai dengan hari ini, 7 Oktober pagi, baik berdasarkan data dari ASMC dan data BMKG yang menggunakan Himawari, menunjukkan bahwa belum terjadi asap lintas batas," tuturnya kepada Kompas.com, Sabtu.

Kendati demikian, Laksmi tak menampik adanya potensi asap lintas batas meluas ke negara tetangga.

Hal ini karena asap masih menyelimuti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.

Di sisi lain, arah angin di Indonesia yang umumnya berembus dari arah tenggara ke arah barat atau utara juga bisa memicu hal tersebut.

Malaysia tuding kabut asap perburuk udara di wilayahnya

Dilansir dari Kompas.id, Direktur Jenderal Lingkungan Malaysia Wan Abdul Latiff Wan Jaffar sempat menuding karhutla di Indonesia memperburuk kualitas udara di pantai barat Malaysia dan Sarawak, Malaysia Timur.

Pihaknya mengaku akan mencoba menurunkan hujan dengan menyemai bibit-bibit awan untuk mengurangi dampak kabut asap.

Pemerintah Malaysia juga bersiap menutup kegiatan sekolah demi keamanan dan kesehatan anak-anak.

Baca juga: Banjarmasin Siaga Darurat Kabut Asap, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Belakangan, Menteri Sumber Daya Alam Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Malaysia, Nik Nazmi Nik Ahmad mengaku telah mengirimkan surat kepada mitranya dari Indonesia pekan ini mengenai masalah kabut asap.

Dia mendesak Indonesia segera mengambil tindakan atas permasalahan tersebut.

"Kita tidak bisa terus menganggap kabut asap sebagai sesuatu yang normal," kata dia, dikutip dari Kompas.com, Sabtu (6/10/2023).

Menurutnya, sebagian besar titik api mengindikasikan kebakaran terjadi di wilayah Indonesia.

Malaysia juga mengirimkan surat kepada perusahaan-perusahaan perkebunan miliknya yang beroperasi di Indonesia.

Tak hanya itu, Pemerintah Malaysia turut menyerukan tindakan bersama dengan Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) baik melalui legislasi maupun kesepakatan untuk mencegah kabut asap tersebut.

Selain Malaysia, Pemerintah Singapura juga sudah bersiap untuk melakukan aksi respons terhadap karhutla di Indonesia apabila kualitas udara di sana juga ikut menurun.

Baca juga: Banjarmasin Siaga Darurat Kabut Asap, Ini Bahayanya bagi Kesehatan

Upaya Indonesia atasi karhutla

Dikutip dari laman Setkab, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya membeberkan upaya Indonesia untuk mengatasi karhutla. Salah satunya pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengaku telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla.

Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.

Ada enam provinsi prioritas yang menjadi sasaran operasi tersebut, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi.

Baca juga: Puncak Musim Kemarau, Karhutla, dan Wilayah yang Berpotensi Alami Kekeringan...

Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram.

Paling baru, KLHK menerapkan sanksi penyegelan terhadap 18 perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Tengah (Kalteng) terkait karhutla.

"KLHK berkomitmen menindak kebakaran hutan dan lahan di wilayah konsesi perusahaan,” tutur Kepala Balai Penegakkan Hukum (Gakkum) KLHK Wilayah Kalimantan David Muhammad, dikutip dari Kompas.com, Jumat (6/10/2023).

Sejauh ini, David mengatakan, ada belasan perusahaan lain yang terindikasi memicu kebakaran.

"Kami akan segera melakukan penyegelan dan penegakan hukum," tegasnya.

Baca juga: Soal Karhutla, antara Kelalaian dan Petaka Kabut Asap