Menteri Ajak Masyarakat Tinggalkan Kendaraan Pribadi untuk Atasi Polusi Udara, Warganet Singgung soal Mobil Dinas

"Imbauan itu hanya gestur politik simbolik yang dibuat lebih tepatnya dalam kondisi panik. Padahal sebenarnya yang kita butuhkan dan ini harusnya dilakukan sejak dulu, adalah soal kajian penyebab sekaligus alternatif alternatif untuk mengatasi polusi udara itu," kata dia.

Baca juga: Kualitas Udara Jakarta Buruk, Ini Cara Mencegah Infeksi Pernapasan

Tidak berbasis riset

Gabriel juga mengatakan, imbauan para menteri supaya masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi itu tidak berbasis pada riset terkait penyebab polusi udara di ibu kota.

"Kalau itu berhenti dengan sekadar imbauan, enggak ada rumusnya di dalam kehidupan bernegara kita meminta seseorang untuk melakukan perubahan perilaku yang sudah lama dipraktikkan hanya dengan imbauan," terangnya.

Dengan kata lain, pemerintah memerlukan sesuatu yang strategis dan harus diikuti dengan kebijakan yang tegas berbasis regulasi.

Baca juga: Apa yang Dimaksud dengan Uji Emisi Kendaraan Bermotor? Berikut Penjelasannya

Selain itu, Gabriel menyatakan bahwa untuk mengubah kebiasaan tersebut, dibutuhkan sebuah keteladanan dari para menteri.

"Jadi kalau sudah ada aturan, sebaik apa pun aturan kalau tidak ada keteladanan, tidak akan bisa berjalan secara efektif," kata Gabriel.

Pasalnya, masyarakat Indonesia masih hidup dalam budaya paternalistik yang sangat tinggi. Budaya paternalistik merupakan suatu sistem yang menempatkan pimpinan sebagai pihak yang paling dominan.

Artinya, jika pemimpinnya memberikan contoh, maka masyarakat akan mengikutinya. Begitu juga sebaliknya.

Baca juga: Ini Masker yang Efektif untuk Tangkal Polusi Udara

Di sisi lain, pemerintah juga perlu menyediakan alternatif jika serius ingin mengubah kebiasaan masyarakat menggunakan kendaraan pribadi.

"(Misalnya) kalau saya dilarang menggunakan kendaraan pribadi, apa alternatif yang sudah disiapkan oleh pemerintah bagi saya?" tanya Gabriel.

Alternatif itu bisa dalam bentuk peningkatan kenyamanan dan keamanan transportasi umum.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengatakan bahwa penyebab kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya buruk karena asap kendaraan bermotor dan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

"Jadi dikonfirmasi kembali bahwa angka-angka yang dilihat sebagai sumber pencemaran atau pun penurunan kualitas udara Jabodetabek yaitu 44 persen kendaraan, 34 persen PLTU dan sisanya adalah lain-lain, termasuk dari rumah tangga, pembakaran dan lain-lain," ucapnya.

Baca juga: Puncak Musim Kemarau, Karhutla, dan Wilayah yang Berpotensi Alami Kekeringan...