Pengertian Partai Politik: Tujuan, Fungsi, serta Hak dan Kewajibannya

• Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• Menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
• Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selain tujuan umum, partai politik juga memiliki tujuan khusus berikut:

• Meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
• Memperjuangkan cita-cita partai politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
• Membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

 Baca juga: Sumber Keuangan Partai Politik, dari Mana Saja?

Fungsi partai politik

Dalam pasal 11, disebutkan bahwa fungsi partai politik adalah sebagai sarana:

• Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
• Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat;
• Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara;
• Partisipasi politik warga negara Indonesia; dan
• Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Baca juga: Sumber Keuangan Partai Politik, dari Mana Saja?

Hak dan kewajiban partai politik

Dalam perjalanannya, partai politik berhak:

• Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara;
• Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri;
• Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Ikut serta dalam pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Membentuk fraksi di tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Mengusulkan pemberhentian anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
• Membentuk dan memiliki organisasi sayap partai politik; dan
• Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Hak dan Kewajiban Partai Politik

Partai politik juga memiliki kewajiban untuk:

• Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
• Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-undangan;
• Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
• Berpartisipasi dalam pembangunan nasional;
• Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia;
• Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya;
• Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum;
• Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota;
• Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat;
• Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran
• Pendapatan dan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan;
• Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum; dan
• Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.

Baca juga: Apa Itu Partai Politik, Fungsi, dan Sistemnya

Keuangan partai politik

Keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan keuangan dari APBN atau APBD.

Dalam hal ini, sumbangan yang dimaksudkan bisa berupa uang, barang, dan/atau jasa.

Sumbangan tersebut bisa berasal dari:

• Perseorangan anggota Partai Politik yang pelaksanaannya diatur dalam AD dan ART;
• Perseorangan bukan anggota Partai Politik, paling banyak senilai Rp 1.000.000.000 per orang dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran; dan
• Perusahaan dan/atau badan usaha, paling banyak senilai Rp 7.500.000.000 per perusahaan
• dan/atau badan usaha dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Sementara itu, APBN/APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR dan DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Sumber keuangan tersebut dapat digunakan untuk pengeluaran dalam pelaksanaan program, mencakup pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Baca juga: Tujuan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Sejumlah Dualisme Partai Politik di Indonesia