Menanti Tanggung Jawab PSSI atas Tragedi Kanjuruhan...

KOMPAS.com - Sudah dua pekan sejak peristiwa naas terjadi di Stadion Kanjuruhan, Malang, usai laga Arema FC vs Persebaya pada 1 Oktober 2022.

Sebanyak 712 menjadi korban dalam Tragedi Kanjuruhan. Rinciannya, 132 meninggal dunia, 96 orang luka berat, dan 484 luka sedang atau ringan.

Tragedi Kanjuruhan ini menjadi salah satu yang terburuk dalam sepakbola dunia.

Hingga kini, polisi telah menetapkan enam orang tersangka, di antaranya adalah Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru (LIB).

Sesuai batas waktu yang dijanjikan, Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) telah merilis hasil investigasi Tragedi Kanjuruhan, Jumat (14/10/2022).

Di antara hasil investigasi TGIPF itu menyatakan, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) enggan bertanggung jawab terhadap berbagai penyelenggaraan pertandingan.

Hal ini tercermin dalam regulasi keselamatan dan keamanan PSSI 2021 yang membebaskan diri dari tanggung jawab dalam pelaksanaan tanggung jawab.

Baca juga: Pertemuan PSSI dan FIFA setelah TGIPF Umumkan Hasil investigasi

Tak hanya itu, TGIPF juga menyoroti PSSI yang tidak mempertimbangkan faktor risiko saat menyusun jadwal kolektif Liga 1.

Dalam laporan itu, PSSI juga dianggap tidak melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kompetisi.

Bahkan, terdapat regulasi PSSI yang berpotensi terjadi konflik kepentingan dalam struktur kepengurusan, khususnya jajaran eksekutif yang diizinkan berasal dari pengurus atau pemilik klub.

Atas dasar itu, TGIPF menyarankan agar Ketua Umum PSSI beserta jajarannya mengundurkan diri.

"Secara normatif, pemerintah tidak bisa mengintervensi PSSI, namun dalam negara yang memiliki dasar moral dan etik serta budaya adiluhung, sudah sepatutnya Ketua Umum PSSI dan seluruh jajaran Komite Eksekutif mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas jatuhnya korban sebanyak 712 orang," bunyi laporan tersebut.

TGIPF juga meminta percepatan kongres atau menggelar Kongres Luar Biasa (KLB) untuk menghasilkan kepemimpinan dan kepengurusan PSSI yang profesional dan bebas dari konflik kepentingan.

Baca juga: 9 Poin Penting Hasil Investigasi TGIPF Terkait Tragedi Kanjuruhan

Jika tidak ada perbaikan dalam tata kelola kompetisi, maka pemerintah tidak akan memberikan izin pertandingan liga profesional di bawah PSSI.

TGIPF juga mendesak PSSI agar segera merevisi statuta dan peraturan PSSI untuk menciptakan prinsip tata kelola organisasi yang baik.

PSSI juga diminta untuk menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik terhadap berbagai sumber dan penggunaan finansial, serta berbagai lembaga kegiatan usaha di bawah PSSI.

Selain itu, PSSI juga diharuskan melakukan pembinaan kepada para pelaku olahraga melalui pelatihan-pelatihan yang terukur dan tersertifikiasi secara berkala.

PSSI juga perlu segera memastikan penerapan UU No 11 tahun 2022 tentang keolahragaan terkait jaminan ketenagakerjaan.

Dalam UU tersebut, pemain berhak mendapatkan BPJS sebanyak 4 program jaminan sosial, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pensiun.