Ramai soal Dugaan Kebocoran Data BIN hingga IndiHome, Apa Solusinya?

KOMPAS.com - Keamanan data instansi pemerintah mendapat sorotan, seiring munculnya dugaan kebocoran di berbagai platform.

Terbaru, data Badan Intelijen Pemerintah (BIN) juga diduga mengalami kebocoran.

Namun, pihak BIN telah membantah kabar itu dan menegaskan bahwa data yang ada pada instansi mereka dalam kondisi aman.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data warga juga terjadi di BPJS Kesehatan, Prakerja, hingga PLN. 

Lantas, mengapa kebocoran data di instansi pemerintah tak kunjung teratasi?

Baca juga: 9 Kasus Dugaan Kebocoran Data, dari IndiHome, BIN hingga PLN

Kesadaran keamanan data masih rendah

Founder Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, akar persoalan ini terletak pada kesadaran akan pentingnya keamanan data masih sangat rendah.

Menurutnya instansi pemerintah kurang memberikan perhatian yang cukup, sehingga tidak ada infrastruktur dan sumber daya manusia untuk mengamankan data.

"Kalau kita lihat dari IndiHome, anggap aja yang menyebar itu benar, dalam satu baris saja itu kan ada situs yang dikunjungi, ada NIK orang yang mengunjungi atau siapa usernya," kata Fahmi kepada Kompas.com, Senin (22/8/2022).

"Dari situ saja seharusnya dievaluasi dari level teknis. Kalau bener-benar peduli bahwa data yang sangat privat, soal NIK, nama, kok disambungkan dengan data browsing, itu kan sangat telanjang," ujar dia.

Aturan soal perlindungan data

Meski kebocoran data pemerintah kerap terulang, belum ada satu pun tindakan yang dilakukan, seperti sanksi atau denda pada instansi terkait.

Fahmi menuturkan, hal ini disebabkan belum ada aturan khusus yang menangani soal perlindungan data.

"Jadi pemerintah harus segera sahkan RUU Perlindungan Data Peribadi (PDP). Di sini juga harus jelas siapa yang akan menjalankan RUU ini," jelas dia.

Baca juga: BIN Bantah Data Agen Intelijen Bocor