Hari Bhayangkara 2022, Sejarah dan Perjalanan Polri dari Masa ke Masa

KOMPAS.com - Peringatan Hari Bhayangkara jatuh setiap 1 Juli yang juga merupakan Hari Ulang Tahun Kepolisian Negara Republik Indonesia atau HUT Polri.

Tanggal 1 Juli dipilih lantaran bersamaan dengan momentum turunnya Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D.

Dilansir dari laman resmi, Polri awalnya berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara.

Baca juga: Apa Itu Hari Bhayangkara dan Sejarah di Balik Penetapannya?

Saat itu, tugasnya hanya meliputi masalah administrasi, sedangkan masalah operasional menjadi tanggung jawab Jaksa Agung.

Setelah Penetapan Pemerintah Tahun 1946 Nomor 11/S.D tertanggal 1 Juli 1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.

1 Juli inilah yang kemudian diperingati sebagai HUT Polri dan Hari Bhayangkara.

Baca juga: Sejarah, Tema, dan Link Twibbon Hari Bhayangkara Polri 2022

Lantas, bagaimana sejarah Hari Bhayangkara dan perjalanan Polri dari masa ke masa?

Sejarah Polri

ANTARA FOTO/ASEP FATHULRAHMAN Sejumlah personel Polres Serang Kota mengikuti prosesi penyiraman air saat merayakan kenaikan pangkat dan HUT Bhayangkara ke-74 di Serang, Banten, Rabu (1/7/2020). Prosesi penyiraman air secara massal dengan menggunakan rantis water canon dilakukan untuk memeriahkan HUT Polri sekaligus kenaikan pangkat 41 personel polisi setempat yang telah berprestasi dan mengabdi dengan penuh tanggung jawab. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/aww.

Pada zaman Kerajaan Majapahit, patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut sebagai "Bhayangkara". Tugasnya, untuk melindungi raja dan kerajaan.

Masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi.

Saat itu, pribumi terpilih bertugas menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda.

Baca juga: Penjelasan Polisi soal Video Viral Mobil Goyang di Kompleks Masjid Wonosari Gunungkidul

Pada masa Hindia Belanda, terdapat banyak bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara saat itu, kepolisian juga menerapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi.

Pada dasarnya, pribumi tidak diperkenankan menjabat sebagai hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie.

Baca juga: Penjelasan Polresta Barelang soal Polantas yang Disebut Minta Bayaran Rp 250.000 Usai Tilang Pengendara Motor

Selama bergabung dengan pasukan kepolisian, pribumi hanya menjabat sebagai mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.