10 Daerah dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi di Indonesia, Mana Saja?

KOMPAS.com - Salah satu indikator untuk mengetahui keberhasilan suatu pemerintahan adalah mengukur angka kemiskinan.

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) mengeluarkan laporan kemiskinan di Indonesia dua kali dalam setahun.

Berdasarkan data BPS yang dirilis pada 17 Januari 2022, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 sebesar 9,71 persen.

Angka tersebut turun 0,43 persen dari periode Maret 2021 dan 0,48 persen dari periode September 2020.

Diketahui, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2021 mencapai 26,50 juta orang.

Baca juga: 10 Daerah Paling Tidak Bahagia di Indonesia, Apakah Anda Tinggal di Situ?

Berikut 10 daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak pada September 2021:

• Papua: 27,38 persen
• Papua Barat: 21,82 persen
• NTT: 20,44 persen
• Maluku: 16,30 persen
• Aceh: 15,53 persen
• Gorontalo: 15,41 persen
• Bengkulu 14,43 persen
• NTB: 13,83 persen
• Sumatera Selatan: 12,79 persen
• Sulawesi Tengah: 12,18 persen

Sementara itu, Kalimantan Selatan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

Baca juga: 5 Kota Paling Macet di Indonesia, Mana Saja?

Persentase penduduk miskin yang dicatat BPS di Kalimantan Selatan sebesar 4,56 persen, disusul oleh Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta dengan 4,67 persen, dan Bali 4,72 persen.

Khusus untuk Pulau Jawa, DIY menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi, sebesar 11,91 persen, disusul Jawa Tengah 11,25 persen, dan Jawa Timur 10,59 persen.

Pada September 2021, BPS mencatat komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada garis kemiskinan adalah beras.

Di perkotaan, beras memberi sumbangan kemiskinan sebesar 19,69 persen dan 23,79 di pedesaan.

Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap garis kemiskinan, yaitu 11,30 persen di perkotaan dan 10,78 persen di pedesaan.

Baca juga: 10 Kota Tertua di Indonesia, dari Padang hingga Palembang

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur menurut garis kemiskinan.

Garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu makanan dan bukan makanan yang dihitung secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan ini adalah data Susenas bulan September 2021.