Soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Pemerintah Disarankan Kaji 3 Opsi Ini

Bhima mengatakan, alih-alih memberi subsidi pada kereta cepat, pemerintah seharusnya lebih memilih subsidi kereta reguler kelas ekonomi yang jauh lebih bermanfaat.

Karena kesalahan manajemen, ia menilai, proyek kereta api cepat ini akan menyita pajak masyarakat dan tambahan utang baru.

Padahal, beban utang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang, terlebih target defisit anggaran 2022 masih berada pada level 4,85 persen dari PDB. 

Oleh karena itu, Bhima meminta agar DPR melakukan evaluasi sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah dalam proyek kereta cepat.

"Bongkar dulu penyebab anggaran kereta cepat membengkak kenapa? Kemudian lakukan audit dari BPK juga atau bentuk Pansus," jelas dia.

"Jangan asal suntik proyek yang sebenarnya manfaat ekonominya kecil dan akan jadi beban jangka panjang bagi fiskal negara," kata Bhima.