Beli Voucher Game Mobile Legend hingga Free Fire Kena Pajak 10 Persen

KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk 8 perusahaan sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan.

"Dengan penunjukan perusahaan ini, maka sejak 1 Juni 2021 para pelaku usaha tersebut berkewajiban memungut PPN atas produk dan layanan digital yang mereka jual kepada konsumen di Indonesia," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor dalam keterangan tertulis, Kamis (3/6/2021).

Total, pemungut PPN PMSE yang ditunjuk DJP kini menjadi 73 badan usaha.

Jumlah PPN yang harus dibayar pelanggan adalah 10 persen dari harga sebelum pajak dan harus dicantumkan pada kuitansi atau invoice yang diterbitkan penjual.

Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut.

Baca juga: Mulai Berlaku 1 Juli, Beli Game Online akan Dikenai PPN 10 Persen

Daftar perusahaan pemungut dan game yang dipungut PPN

Berikut daftar perusahaan terbaru yang memenuhi kriteria PPN PMSE:

• TunnelBear LLC
• Xsolla (USA), Inc.
• Paddle.com Market Limited
• Pluralsight, LLC
• Automattic Inc
• Woocommerce Inc.
• Bright Market LLC
• PT Dua Puluh Empat Jam Online

Seperti diketahui, Xsolla (USA), Inc. dan PT Dua Puluh Empat Jam Online merupakan perusahaan penerbit voucher game online ternama.

Melansir pemberitaan Kompas TV, PT Dua Puluh Empat Jam Online menaungi bisnis layanan game online UniPin.

UniPin sendiri merupakan portal pembayaran yang memfasilitasi jual beli credit untuk game-game online di Indonesia.

Beberapa game yang vouchernya bisa dibeli di UniPin di antaranya adalah Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Ragnarok M, Werewolf, dan Rules of Survival.

Karena itu, harga voucher game yang dijual melalui UniPin akan mengalami kenaikan sebesar 10 persen.

Baca juga: Bagaimana Kecanduan Game Online Bisa Sebabkan Gangguan Jiwa?

PPN sebesar 10 persen

Sebagai informasi, sejak 1 Juli 2020 pemerintah menarik PPN sebesar 10 persen dari nilai transaksi barang atau jasa digital yang termasuk dalam PMSE.

Ketentuan ini berlaku bagi produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan games digital, serta jasa online dari luar negeri.

Selain untuk menciptakan kesetaraan antar pelaku usaha, penerapan PPN produk digital dari luar negeri ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara.

Hal ini dinilai sangat penting sebagai sumber pendanaan untuk menanggulangi dampak ekonomi dari wabah Covid-19.

Pelaku usaha PMSE yang memenuhi kriteria nilai transaksi atau jumlah traffic tertentu dalam waktu 12 bulan ditunjuk oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai pemungut PPN.

Pelaku usaha yang telah memenuhi kriteria tetapi belum ditunjuk sebagai pemungut PPN dapat menyampaikan pemberitahuan secara online kepada Direktur Jenderal Pajak.