Efektifkah Mendasari Kebijakan Covid-19 Berdasarkan Sistem Zonasi?

Hal itu seperti disampaikan oleh epidemiolog dr. Dicky Budiman, Selasa (16/6/2020).

"Saya melihat tetap ada sisi positifnya menerapkan zonasi. Tapi, strategi utama pandemi yaitu testing (real time & akurat), tracing (cepat & tepat) dan isolasinya diperkuat cakupannya. Selain itu ada pengetatan atau pemindaian ketat di perbatasan wlayah," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com.

Apabila semua itu dilakukan, menurut Dicky maka pengendalian kasus Covid-19 dalam wilayah tersebut tetap bisa terjaga, karena kasus yang datang dari luar wilayah bisa diminimalisasi bahkan dihalau.

"Bila semua syarat di atas terpenuhi, maka kita akan relatif aman dalam memutuskan suatu kebijakan berdasar zonasi atau status daerah tersebut," ujar Dicky yang tengah menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Griffith University Australia.

Baca juga: Ini Pembagian Kuota PPDB 2020, Jalur Zonasi dan Lainnya

Penjagaan wilayah

Namun sebaliknya, pengambilan kebijakan berdasarkan zonasi wilayah tidak akan berjalan efektif apabila penjagaan terhadap wilayah tersebut tidak optimal.

Dicontohkan, misalkan hari ini wilayah A memiliki 0 kasus aktif Covid-19 sehingga digolongkan sebagai zona hijau. Namun, tidak ada batasan bagi orang-orang untuk keluar masuk wilayah tersebut.

Sehingga status hijau itu tidak bisa menjamin keamanan suatu wilayah dari risiko penyebaran Covid-19.

"Permasalah kita saat ini terutama terkait jumlah cakupan testing dan kecepatan hasilnya. Banyak daerah yang tertunda hasil sampelnya, karena keterbatasan kapasitas lab, bahkan bisa ribuan (sampel)," jelas Dicky.

Artinya, nihil kasus yang ada pada hari ini, belum termasuk kasus yang belum terkonfirmasi karena menunggu hasil, belum juga termasuk kasus yang belum terdeteksi akibat minimnya tes.

"Ini artinya, kondisi zona hijau, kuning, merah menjadi tidak real time juga," ucap Dicky.