Menilik Sejarah BPJS Kesehatan, Kapan Dilahirkan hingga Besaran Iurannya Dulu... Halaman 2

Kompas.com - 16/05/2020, 09:31 WIB

Nur Fitriatus Shalihah,

Sari Hardiyanto

Tim Redaksi

Nur Fitriatus Shalihah

Penulis

Sari Hardiyanto

Editor

Lihat Foto

Petugas keamanan berjaga di depan kantor BPJS Kesehatan di Bekasi, Jawa Barat, Rabu (13/5/2020). Pemerintah akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2020 seperti digariskan dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dengan rincian peserta mandiri kelas I naik menjadi Rp150.000, kelas II menjadi Rp100.000 dan kelas III menjadi 42.000. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.(ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Warga berjalan di lobi kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Jakarta Timur, di Jakarta, Rabu (30/10/2019). Presiden Joko Widodo resmi menaikan iuran BPJS Kesehatan sebesar 100 persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja menjadi sebesar Rp42 ribu per bulan untuk kelas III, Rp110 ribu per bulan untuk kelas II dan Rp160 ribu per bulan untuk kelas I. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/wsj.

ILUSTRASI - Ratusan pegawai negeri dari berbagai instansi yang tergabung dalam Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), dengan penuh harapan bertepuk tangan ketika Ketua DPR Akbar Tandjung, Kamis (30/3/2000), di Gedung DPR Jakarta, menjanjikan untuk mendesak pemerintah menunda pelaksanaan Surat Edaran mengenai Tunjangan Jabatan Struktural.

Suasana di salah satau ruang perawatan di RSUD Gunungsitoli, yang sedang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Sasarannya masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 60 juta jiwa dengan iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Selain masyarakat miskin, ada juga program untuk masyarakat yang belum ter-cover jamkesmas, namanya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU).

Kapan mulai ada BPJS Kesehatan?

Pada 2004, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Sejak saat itu PT Askes (Persero) berubah menjadi BPJS Kesehatan.

Kemudian disusul pada 2011 UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dikutip Harian Kompas, Rabu (29/9/2004), dengan ditetapkannya menjadi BPJS, keempat badan penyelenggara program jaminan sosial berubah menjadi nirlaba, tidak membayar pajak.

Keuntungan dengan adanya UU SJSN, dana iuran dan hasil pengembangannya, seluruhnya dikembalikan kepada peserta untuk membiayai peningkatan manfaat jaminan sosial.

Adapun bagi masyarakat yang tidak mampu, iuran jaminan sosialnya dibayar oleh negara, sesuai dengan amanat UUD 1945.

Lalu pada Selasa (31/12/2013), Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meresmikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta meluncurkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada 1 Juli 2015. Hal-hal yang dijamin adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan transformasi dari PT Jamsostek.

Jaminan kesehatan nasional

HENDRIK YANTO HALAWA Suasana di salah satau ruang perawatan di RSUD Gunungsitoli, yang sedang melayani pasien BPJS Kesehatan.

Dikutip Harian Kompas, Kamis (2/1/2014), pada 1 Januari 2014 JKN resmi diterapkan.

Pada tahap awal, peserta JKN sekitar 121,6 juta orang. Terdiri atas peserta asuransi kesehatan sosial dari PT Askes, PT Jamsostek, anggota TNI-Polri beserta keluarga, serta 86,4 penduduk miskin penerima bantuan iuran (PBI).

Sementara itu di JKN ada peserta penerima bantuan iuran (PBI). Mereka adalah masyarakat yang tidak mampu membayar preminya dan pemerintah yang membayarkan.