Rekam Jejak Ahok, dari Kontraktor, Gubernur, Napi, Kini ke BUMN

Kepada masyarakat, Ahok menyatakan tak memberikan uang politik. Cara itu ampuh dan mengantarkannya sebagai anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.

Di DPRD, Ahok menolak terlibat praktik korupsi. Ia menolak mengambil uang perjalanan dinas fiktif. Ia dikenal masyarakat karena menjadi satu-satunya anggota Dewan yang berani dan sering menemui warga.

Bupati

Setelah tujuh bulan menjadi anggota Dewan, Ahok yang meraih banyak dukungan didorong menjadi Bupati Belitung Timur pada 2005.

Ia maju dengan modal Rp 2 miliar, blusukan, dan memberi nomor ponsel pribadinya ke warga. Ahok mengantongi 37,13 persen suara dan menjadi Bupati Belitung Timur periode 2005-2010.

Setelah 16 bulan menjadi bupati, Ahok membenahi sistem keuangan dan birokrasi di Belitung Timur. Ia juga membangun jaminan sosial dan kesehatan di sana.

Baca juga: Melihat Gaya Kepemimpinan Anies dan Ahok...

Selain kesehatan gratis, Ahok juga memberlakukan kebijakan sekolah gratis serta beasiswa.

Kesuksesan ini membuatnya maju sebagai calon gubernur Bangka Belitung pada 2006. Ia mengundurkan diri untuk maju pencalonan.

Sayangnya, kendati didukung Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ahok gagal menjadi Gubernur Babel.

Pada tahun itu, ia dinobatkan majalah Tempo sebagai salah satu dari 10 tokoh yang mengubah Indonesia.

Pada 2007, ia juga pernah dinobatkan sebagai Tokoh Anti Korupsi oleh Kadin, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Masyarakat Transparansi Indonesia.

Anggota DPR

Kegagalan itu tak menyurutkan langkah Ahok di politik. Pada 2009, ia maju sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Meski ditempatkan di nomor urut empat, Ahok berhasil meraih suara terbanyak.

Baca juga: Kala Ahok Buka Suara soal Sistem E-Budgeting yang Dikritik Anies

Di DPR, Ahok duduk di Komisi II yang membawahkan bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.

Ahok membuat gebrakan sebagai anggota Dewan dengan melaporkan secara rutin kinerjanya lewat situs web pribadi, mulai dari kunjungan kerja hingga pembahasan undang-undang.

Di DPR, Ahok kembali menonjol. Alkisah pada 2010, Ahok sebagai anggota delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI akan melakukan kunjungan kerja ke Maroko.

Namun, ketika anggota yang lain ingin menambah jalan-jalan ke Spanyol, Ahok dan satu anggota Fraksi PKS menolak.

Pada periode ini pula kasus korupsi e-KTP berjalan di bawah meja. Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin bersaksi bahwa semua anggota Komisi II menerima uang suap untuk memuluskan proyek ini.

Namun, Ahok membantahnya. Ia menduga namanya masuk daftar penerima, tetapi ia yakin tak ada yang berani memberinya uang.

Wakil Gubernur hingga Gubernur DKI

Belum selesai jabatannya di DPR, pada 2012, Ahok dilirik untuk maju mendampingi Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Ahok: Gubernur Jakarta Jabatannya Baru Berakhir pada Oktober 2019

Ia pun menyanggupi dan maju lewat Partai Gerindra. Pasangan Jokowi-Ahok menang dan memimpin Jakarta lewat berbagai gebrakan.

Nama Jokowi yang melambung tinggi ikut menguntungkan buat Ahok. Jokowi yang ditarik maju ke pilpres dan menang pada 2014 membuat Ahok naik menjadi Gubernur DKI.

Mulai saat itulah namanya selalu jadi perhatian publik seluruh Indonesia. Dengan gaya kepemimpinan yang terlalu jujur dan berani, Ahok merebut hati masyarakat.

Di sisi lain, kejujuran dan keberaniannya ini yang membuatnya tersandung berbagai kasus dan mendapat banyak musuh.