Selain Lem Aibon, Ini 5 Anggaran Daerah DKI Jakarta yang Kontroversial

Kompas.com - 30/10/2019, 20:33 WIB
Pemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana. Akun Instagram @willsaranaPemprov menganggarkan Rp 82 miliar untuk pembelian lem Aibon dalam program belanja alat tulis kantor untuk SD Negeri di Jakarta Barat tahun 2020. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI, William Aditya Sarana dalam akun Instagramnya @willsarana.


KOMPAS.com - Hari ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta kembali menjadi perhatian banyak pihak, karena adanya rincian sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem aibon.

Banyak yang mempertanyakan berapa banyak lem aibon yang didapatkan dengan uang sebanyak itu, dan untuk apa kegunaannya bagi siswa-siswi SD yang menjadi pihak penerimanya.

Bahkan, topik ini menjadi trending pembicaraan di Twitter Indonesia dan tercatat menjadi topik yang banyak dicari di mesin pencarian Google.

Selain penggunaan anggaran untuk lem aibon, APBD DKI juga beberapa kali mendapat sorotan publik karena adanya pos-pos pembelanjaan yang dianggap kurang memiliki urgensi bagi masyarakat.

Baca juga: Soal Anggaran Lem Aibon Pemprov DKI, Mendagri Tito Akan Bicara dengan Anies

Di antaranya adalah 5 rincian pengeluaran anggaran berikut:

1. Pohon plastik

Pemprov DKI Jakarta pernah mengeluarkan anggara sebesar Rp 397 juta pada 2017 untuk membeli pohon plastik yang ditanam di trotoar jalan protokol seperti di Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin.

Pohon ini merupakan hiasan lampu dalam bentuk pohon berukuran rendah. 

Menurut Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi Jakarta Pusat Iswandi lampu merupakan barang inventaris yang per pohonnya memiliki harga sekitar Rp 8 juta.

Terdapat 48 set pohon lampu yang dibeli sehingga jika dikalikan dibutuhkan anggaran sebesar sekitar Rp 397 juta untuk membeli pohon-pohon itu.

Namun, pohon-pohon itu kemudian dicabut pada Mei 2018 atas perintah Wakil Gubernur ketika itu Sandiaga Uno setelah mendapat banyak kritik dari masyarakat.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar
Close Ads X