[HOAKS] BPJS Blokir Pelanggan yang Memiliki Kendaraan Bermotor Lebih dari Satu

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

Semua data warga nantinya akan menjadi satu data dan nge-link ke data kesehatan, pendidikan, dan lain lain nya.

Jadi jangan HERAN ATAU KAGET BILA BANTUAN SOSIAL/BERSUBSIDI ANDA AKAN DI NON-AKTIFKAN OLEH PEMERINTAH, KARENA ANDA GOLONGAN "WARGA MAMPU", BUKAN GOLONGAN "TIDAK MAMPU"

Lambat laun pasilitas BPJS/KIP/KJP/PKH/KJL/BNPT akan tepat sasaran.

Demikian sekilas info, semoga bermanfaat."

Baca juga: [HOAKS] Surat Berisi Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin

Penelusuran Kompas.com:

Saat dikonfirmasi, Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan pernyataan tersebut.

"Kabar tersebut bukan dari kami, sehingga kami pastikan informasi tidak benar," ujar Iqbal saat dihubungi Kompas.com, Kamis (24/10/2019).

Terkait kebijakan penggunaan BPJS Kesehatan, Iqbal menyampaikan bahwa aturan masih mengacu pada regulasi yang ada.

Sementara itu, saat disinggung terkait dengan kenaikan iuran bulanan BPJS Kesehatan sebesar 100 persen, pihaknya masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) untuk keputusan kenaikan biaya iuran.

"Masih menunggu Perpres. Semoga segera ada titik terang," kata dia.

Adapun penyebaran informasi yang mencatut nama BPJS, Iqbal mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan kabar yang belum jelas kebenarannya.

"Kami mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi terkait program JKN-KIS ini dari sumber terpacaya, bisa mencari informasi dari akun resmi media sosial BPJS Kesehatan, website, care center 1500400 dan kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat," ucap Iqbal.

Terpisah, Kompas.com juga telah berupaya mengonfirmasi Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Refdi Andri terkait pesan tersebut.

Namun hingga Kamis (24/10/2019) maam belum ada keterangan lebih lanjut.

Baca juga: [HOAKS] Pesan Pelaporan PNS yang Sebarkan Ujaran Kebencian