[HOAKS] Pesan Pelaporan PNS yang Sebarkan Ujaran Kebencian

Kompas.com - 14/10/2019, 12:05 WIB
Tangkapan layar mengenai pesan hoaks yang mengatasnamakan BKN Twitter/@BKNgoidTangkapan layar mengenai pesan hoaks yang mengatasnamakan BKN
Penulis Mela Arnani
|
hoaks

hoaks!

Berdasarkan verifikasi Kompas.com sejauh ini, informasi ini tidak benar.

KOMPAS.com - Sebuah pesan yang berisi kontak-kontak pelaporan pegawai negeri sipil ( PNS) yang menyebarkan ujaran kebencian dapat dipastikan hoaks.

Pesan tersebut seolah resmi di mana mengatasnamakan Badan Kepegawaian Negara ( BKN) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

BKN dan Kominfo memastikan isu yang beredar tersebut bukan dikeluarkan oleh keduanya.

Narasi yang beredar:

Kabar merebak luas ke masyarakat, baik lewat media sosial maupun pesan berantai aplikasi WhatsApp.

Pesan ini menjelaskan jika terdapat PNS yang menyebarkan ujaran kebencian dan intoleransi, yang bersangkutan dapat dilaporkan sesuai informasi yang tertera.

Pelaporan bisa disampaikan lewat telepon atasnama Kominfo, situs lapor.go.id, serta email dan media sosial milik BKN, dengan melampirkan tangkapan layar unggahan yang terindikasi berisi ujaran kebencian atau intoleransi.

Pesan singkat tersebut juga menegaskan bahwa PNS dapat dipecat atas tindakannya tersebut.

Berikut bunyi pesannya:

Tangkapan layar pesan yang beredarWhatsApp Tangkapan layar pesan yang beredar
Masyarakat Diminta Lapor jika Ada PNS yang Sebar Ujaran Kebencian dan Intoleransi. Salurkan SSnya ke:
- Div. IT Menkominfo WA 08119224545
- lapor.go.id
- Email humas@ bkn.go.id
- Twitter BKN twitter.com/bkngoid
- Facebook BKN Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
PNS yang Sebar Ujaran Kebencian di Medos Terancam Dipecat.

Baca juga: Dapatkah PNS Dipecat karena Unggah soal Ujaran Kebencian?

Penelusuran Kompas.com:

Kepala Biro Humas BKN Muhammad Ridwan dengan tegas mengungkapkan jika pesan itu bukan dikeluarkan oleh instansinya.

Menurut Ridwan, pelaporan PNS yang memang terbukti turut menyebarkan ujaran kebencian dapat dilaporkan ke Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) instansi terkait.

Pembinaan PNS, lanjut Ridwan, bukanlah menjadi tanggung jawab BKN.

HOAKS ATAU FAKTA?

Jika Anda mengetahui ada berita viral yang hoaks atau fakta, silakan klik tombol laporkan hoaks di bawah ini

closeLaporkan Hoaks checkCek Fakta Lain
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X