Pengamat: Jika Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik, Pelayanan Harus Turun

KOMPAS.com – Rencana menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan per awal tahun 2020 menuai banyak pro dan kontra.

Sebagian orang menilai besaran kenaikan yang digodok oleh pemerintah terlalu tinggi sehingga membebani masyarakat.

Namun sebagian orang yang lain menyebut cara ini menjadi satu-satunya jalan yang bisa ditempuh untuk mengurangi defisit anggaran BPJS Kesehatan.

Begitu juga yang disampaikan oleh Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio. Ia menganggap keputusan menaikan iuran BPJS Kesehatan memang harus diambil untuk sekarang ini.

Jika tidak, maka kelanjutan asuransi kesehatan itu sulit untuk berjalan dengan semestinya.

Baca juga: Wapres Kalla: Beli Pulsa dan Rokok Banyak, tetapi BPJS Naik Mengeluh

“Sekarang kalau itu defisit, terus gimana? Kan harus sama-sama menaikkan iuran, sama-sama pemerintah menambah APBN,” kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/10/2019) petang.

Kenaikan ini ia sebut tidak akan membebani masyarakat, baik pengguna kelas I, II, aataupun III.

“Yang tidak bekerja atau miskin dia pakai PBI (Penerima Bantuan Iuran). Yang dia bekerja, pemberi kerjanya membayar, sisanya kita 2 persen. Kalau missal dinaikkan, dia kan yang di kelas III mereka tidak naik, (tetap) Rp 25.500,” sebutnya.

Jika memang kenaikan ini tidak ingin diambil, maka harus ada langkah konkrit lain yang harus diambil. Misalnya menurunkan kualitas dan cakupan pelayanan.

“Pilihan kedua, tidak naik tapi pelayanannya dikurangi, misalnya penyakit tertentu saja. Ketika itu ya harus bayar,” ucap Agus.

Usulan lain yang juga disampaikan oleh Agus adalah perbedaan besaran iuran bagi masyarakat perokok. Hal ini karena besarnya biaya kesehatan yang ia butuhkan jika sakit nanti.

“Kalau saya sarankan, untuk perokok itu harus bayarnya lebih, karena sakitnya akan lebih mahal, jangan dibebankan pada kita semua, tidak hanya negara,” aku dia.