Isi Perpres "Publisher Rights" dan Dampaknya bagi Media

Jokowi memastikan, Perpres Publisher Rights dibuat untuk menciptakan jurnalisme berkualitas di Indonesia dan menjauhkan dari konten negatif.

"Perlu saya ingatkan tentang semangat awal dari perpres ini. Kita ingin jurnalisme berkualitas, jurnalisme yang jauh dari konten-konten negatif, jurnalisme yang mengedukasi untuk kemajuan Indonesia," ujar Jokowi, diberitakan Kompas.com (20/2/2024).

Jokowi menegaskan, perpres ini tidak dibuat untuk mengurangi kebebasan pers, tetapi memastikan keberlanjutan media nasional sekaligus keadilan antara perusahaan pers dan platform digital.

Perlu diketahui, Perpres Publisher Rights diwacanakan sejak tiga tahun lalu dalam puncak Hari Pers Nasional 2023 di Sumatera Utara.

Lalu, apa isi Perpres Publisher Rights dan dampaknya bagi media di Indonesia?

Isi Perpres Publisher Rights

Perpres Nomor 32 Tahun 2024 ini mulai berlaku setelah enam bulan sejak tanggal diundangkan.

Dilansir dari situs Sekretariat Kabinet, Perpres Publisher Rights bertujuan mengatur tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan.

Peraturan ini mengatur perusahaan platform digital, kerja sama perusahaan digital dengan perusahaan pers, komite, dan pendanaan.

Perusahaan platform digital adalah pemilik layanan digital yang berupa pengumpulan, pengolaha, pendistribusian, dan penyajian berita secara digital.

Perusahaan pers merupakan media cetak, elektronik, kantor berita, dan perusahaan media lain yang berbadan hukum dan terverifikasi oleh Dewan Pers.

Perusahaan platform digital yang beroperasi di Indonesia wajib mendukung jurnalisme berkualitas dengan menerapkan langkah sebagai berikut:

• Tidak memfasilitasi penyebaran dan/atau tidak melakukan komersialisasi konten berita yang tidak sesuai undang-undang pers setelah menerima laporan melalui sarana pelaporan yang disediakan oleh perusahaan platform digital.
• Memberikan upaya terbaik untuk membantu memprioritaskan fasilitasi dan komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan pers.
• Memberikan perlakuan yang adil kepada semua perusahaan pers dalam menawarkan layanan platform digital.
• Melaksanakan pelatihan dan program yang ditujukan untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas dan bertanggung jawab.
• Memberikan upaya terbaik dalam mendesain algoritma distribusi berita yang mendukung perwujudan jurnalisme berkualitas sesuai dengan nilai demokrasi, kebinekaan, dan peraturan perundang-undangan
• Bekerja sama dengan perusahaan pers.

Kerja sama antara perusahaan digital dengan pers, berupa lisensi berbayar, bagi hasil, berbagi data agregat pengguna berita, dan/atau bentuk lain yang disepakati dalam perjanjian.

Komite ini akan mengawasai dan memenuhi kewajiban perusahaan digital, merekomendasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika ke menteri, dan menjadi penengah sengketa antara perusahaan digital dan perusahaan pers.

Nantinya, komite ini terdiri dari wakil Dewan Pers di luar perusahaan pers, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan pakar layanan digital yang tidak terafiliasi perusahaan terkait.

Perpres juga mengatur pendanaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi komite yang bersumber dari organisasi pers, perusahaan pers, bantuan dari negara, dan/atau bantuan lainnya.

Melalui peraturan ini, pemerintah akan menata ekosistem bisnis perusahaan digital yang sehat untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan hubungan dengan perusahaan pers.

Perusahaan platform digital tidak akan menyebarkan konten berita yang bertentangan dengan undang-undang pers. Namun, mengutamakan berita dari perusahaan pers terverifikasi.

Berita dari perusahaan pers dapat dimanfaatkan oleh perusahaan platform digital dengan perhitungan eknomosi secara berbayar.

Jika terjadi sengketa antara kedua perusahaan, bisa mengajukan upaya hukum di luar peradilan berbentuk arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa secara independen yang difasilitasi oleh komite.