Ramai Twit "Valentino Rossi Tak Akan Lolos Tes SIM C di RI", Ada Apa?

KOMPAS.com - Unggahan surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan berisikan permintaan membenahi Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) serta Satuan Penyelenggara Administrasi SIM (Satpas) viral di media sosial.

Surat tersebut ditulis di Twitter oleh pegiat antikorupsi Emerson Yuntho yang pernah menjadi peneliti di Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan akunnya @emerson_yuntho.

Beberapa keluhan dia sampaikan, mulai dari warga yang terpaksa membayar lebih hingga menyuap agar bisa mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Karena terlalu buruknya sistem untuk mendapatkan SIM di Indonesia, Emerson bahkan menyindir Lewis Hamilton dipastikan akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rosi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia.

Berikut narasinya:

"Surat Terbuka
Kepada
Presiden Republik Indonesia
Bapak @jokowi
Permintaan Membenahi Samsat dan Satpas
Tembusan
1. @mohmahfudmd Menko Polhukam
2. Jenderal Polisi Listyo Sigit, Kapolri"

Dalam suratnya dia menulis:

"Dengan Hormat, Bapak Presiden, saya adalah warga yang lebih 20 tahun merasa resah dan prihatin dengan pelayanan publik khususnya di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Satuan Administrasi SIM (SATPAS) yang hingga saat ini belum bebas dari praktik pungutan liar (pungli) dan percaloan.
Praktik pungli dan calo di SAMSAT dan SATPAS hampir merata terjadi di seluruh Indonesia. Sudah banyak keluhan disampaikan warga baik secara resmi atau melalui media sosial, jikapun keluhan ditindaklanjuti namun perbaikan hanya berjalan semusim. Tidak lama pungli dan calo muncul kembali.
Terkait layanan administrasi kendaraan di SAMSAT, warga seringkali dipaksa atau terpaksa melakukan tindakan melanggar hukum dengan cara menyuap atau memberikan uang (gratifikasi) kepada oknum petugas. Membayar sesuatu tidak semestinya dan tanpa bukti penerimaan yang sah.
Praktik pungli dan percaloan juga terjadi dalam urusan pembuatan dan perpanjangan SIM di SATPAS. Warga juga mengeluhkan ujian teori yang tidak transparan dan ujian praktik perolehan SIM yang dinilai tak masuk akal. Dengan model ujian praktik seperti ini, publik percaya Lewis Hamilton akan gagal mendapatkan SIM A dan Valentino Rosi juga tidak mungkin memperoleh SIM C di Indonesia.
Akibat sulitnya prosedur mendapatkan SIM, survei sederhana menunjukkan bahwa 3 dari 4 warga Indonesia (75 persen) - baik sengaja atau terpaksa - memperoleh SIM dengan cara yang tidak wajar (membayar lebih dari seharusnya, menyuap petugas, tidak mengikuti prosedur secara benar).
Bapak Presiden, semua warga Indonesia ingin seluruh pelayanan publik - termasuk di SAMSAT dan SATPAS berjalan dengan prima dan bebas dari pungli. Selama ada pungli jangan berharap pelayanan menjadi baik. Padahal pelayanan yang baik akan meningkatkan citra pemerintah secara keseluruhan.
Oleh karenanya Kami meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk membenahi SAMSAT dan SATPAS secara extra ordinary dan tidak dengan cara biasa-biasa yang telah terbukti gagal. Bapak Presiden bisa perintahkan Menko Polhukam dan Kapolri untuk bereskan masalah ini secara permanen sehingga tidak terjadi di kemudian hari.
Terakhir, saya menyampaikan keluhan dan permintaan ini melalui surat - bukan lewat mural atau poster - mohon tidak dilakukan penangkapan atau pemeriksaan terkait pengiriman surat ini."

Saat dikonfirmasi, Emerson mengungkapkan surat tersebut dia tulis lantaran prihatin dengan praktik pungli (pungutan liar) di Samsat dan Satpas yang sudah mendarah daging.

"Surat terbuka ini sebenarnya mencoba mewakili keluhan banyak warga yang sebenarnya jengah dan prihatin atas kondisi Samsat dan Satpas yang belum juga steril dari percaloan dan pungli," ujarnya kepada Kompas.com, Kamis (16/9/2021).

Dia memutuskan untuk menuliskan kegundahannya tersebut di media sosial setelah menyaksikan sendiri praktik pungli di Samsat Jakarta Timur, Jalan DI Panjaitan, Kebon Nanas.

"Momentumnya saat saya menyaksikan sendiri calo dan pungli di Samsat. Ketika mendampingi istri untuk bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Kebon Nanas," kata Emerson.

Tak hanya berhenti di sana, dia juga berbincang dengan warga lain untuk memastikan soal pungutan tersebut. Hasilnya, setidaknya ada sejumlah titik praktik pungli di sana.

Dia berharap surat terbuka kepada Presiden Jokowi tersebut mendapatkan dukungan dari publik dan kritiknya tersebut bisa langsung direspons.

"Apakah direspons? Hingga saat ini belum ada respons dari Presiden, Kapolri dan Menko Polhukam," pungkasnya.

Sementara itu, konfirmasi yang dilakukan Kompas.com kepada unsur kepolisian belum juga mendapatkan tanggapan hingga Kamis (16/9/2021) malam.

Upaya meminta keterangan kepada Kepala Divisi Humas Polri Irjen Argo Yuwono, Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan, dan Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono belum membuahkan hasil.

Sejumlah pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi pesan WhatsApp juga tidak berbalas.