Pemerintah Tak Pakai Angka Kematian Covid-19, Apa Alasannya?

Hal ini Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, saat mengumumkan perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (9/8/2021).

Ia beralasan adanya masalah dalam input data yang disebabkan akumulasi dari kasus kematian di beberapa minggu sebelumnya.

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian karena kami temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang. Sehingga menimbulkan distorsi dalam penilaian," kata Luhut.

Laporan terlambat

Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menejelaskan kepada masyarakat bahwa ada penyebab distorsi penilaian ini karena banyaknya pelaporan yang terlambat.

"Banyak angka kematian yang ditumpuk dan dicicil pelaporannya, sehingga dilaporkan jadi terlambat," kata Jodi, dikutip dari Instagram Kemenko Marves.

Keterlambatan pelaporan ini, menurut Jodi, membuat data angka kematian Covid-19 menjadi bias.

"Jadilah terjadi distorsi atau bias sehingga sulit menganalisis nilai perkembangan suatu daerah. Hal serupa juga terjadi pada kasus aktif karena banyak kasus sembuh yang belum terlaporkan," lanjut dia.

Clean up data

Pihaknya mengatakan akan segera melakukan perbaikan data melalui pembentukan tim khusus.

"Pemerintah akan mengambil langkah-langkah perbaikan untuk memastikan data yang akurat. Kita sudah lakukan clean up data dan diturunkan tim khusus untuk mengatasi ini," tutur Jodi.

Sampai menunggu perbaruan data, pihaknya sementara ini tidak memasukkan angka kematian pada indikator penilaian level PPKM.

Adapun pemerintah menggunakan lima indikator lain untuk asesmen level PPKM, meliputi:

Tanggapan epidemiolog

Diberitakan Kompas.com, Rabu (11/8/2021), Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan bahwa kebijakan tidak memakai sementara angka kematian sebagai indikator dirasa kurang tepat.

Alibi data kematian yang menumpuk dan menimbulkan ketidakakuratan, menurut Dicky, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja.

Data kematian tersebut cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya.

"Seperti yang sering saya katakan, manajemen data ini kita harus terus tingkatkan karena stastitik kematian itu penting untuk menginformasikan tentang bagaimana perjalanan atau performa kebijakan kesehatan strategi pandemi," tutur Dicky.

Sebaliknya, kata Dicky, pemerintah harus memahami bahwa tujuan utama pengendalian pandemi salah satunya adalah untuk meminimalisir angka kematian.