Apa yang Memicu Api Konflik di Partai Demokrat?

Akibat pemecatan itu, salah satu mantan kader Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun menggugat Agus Harimurti Yudhoyono, Teuku Riefky, dan Hinca Pandjaitan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Selain gugatan tersebut, isu Kongres Luar Biasa (KLB) juga semakin mengemuka.

KLB digelar pada Jumat (5/3/2021). Hasilnya, Moeldoko terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Apa yang memicu api konflik Partai Demokrat?

Pengamat Politik asal Universitas Paramadina Hendri Satrio mengatakan, ada sejumlah faktor yang memicu konflik di tubuh Partai Demokrat.

Pertama, kekuasaan yang akhirnya berujung pada perebutan kendaraan berupa partai politik.

"Kekuasaan ini kan harus punya kendaraan dan kendaraan paling nyaman adalah partai politik, itu yang pertama," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (5/3/2021).

Kedua, Hendri menilai, ada salah satu kubu yang melihat potensi dan kesempatan itu dengan memanfaatkan kepemimpinan AHY.

Ketiga, kemungkinan ada kubu lain yang melihat kesempatan untuk mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.

Meski demikian, kata Hendri, tiga hal tersebut bisa dipatahkan dengan soliditas Partai Demokrat di bawah kepemimpinan AHY.

"Perihal kemudian kenapa harus AHY yang jadi ketua partai, waktu itu kan kader Demokrat yang pilih," jelas dia.

Ia menyayangkan konflik Demokrat yang kian membesar, dengan posisinya sebagai oposisi.

"Barang langka ini di Indonesia. Kalau Demokrat pecah, tinggal PKS saja, oposisinya semakin sedikit. Ini menurut saya sangat disayangkan," ujar Hendri.

Hendri berharap, Partai Demokrat segera menyelesaikan konflik tersebut.

Jika konflik masih terus memanas hingga menjelang 2024, elektabilitas Partai Demokrat otomatis akan turun drastis.

Sebelumnya diberitakan, pasca KLB Demokrat, kedua kubu saling klaim. Kubu AHY menyatakan, mereka tetap satu komando di bawah Agus Harimurti Yudhoyono.

Kader Partai Demokrat di Sumatera Barat beramai-ramai membuat surat pernyataan yang menegaskan tetap memberikan dukungan penuh kepada AHY.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang terpilih sebagai Ketua Umum Demokrat versi KLB mengeklaim KLB Partai Demokrat konstitusional.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato di lokasi KLB, seperti diberitakan Kompas.com, Jumat (5/3/2021).